journal

Artikel Madzahib Volume 2: HUKUM HARTA BERSAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH

PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan sunnatullah atau hukum alam yang berlaku pada semua makhlukNya, dengan adanya suatu perkawinan kehidupan di alam ini bisa berkembang biak dengan tujuan meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.1 Perkawinan merupakan tuntutan naluri yang berlaku pda semua makhlukNya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang berakal, maka dengan perkawinan adalah salah satu budaya untuk dapat berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh keturunan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan undang-undang yang berlaku secara resmi sejak tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang–undang tersebut bersifat nasional dan sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Di mana dalam undang-undang tersebut telah mengatur prinsip-prinsip perkawinan, seperti pelembagaan harta kekayaan dalam perkawinan, pembatasan thalaq, dan rujuk, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lainnya.
Hukum Islam pada dasarnya tidak mengatur harta kekayaan bersama suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Para ahli hukum Islam yang diwakili oleh empat mazhab, baik itu kelompok syafiiyyah (sebagai paham hukum yang paling banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupun para ahli hukum Islam lainnya, tiadak ada satupun yang membahas tentang harta bersama dalam perkawinan sebagaimana yang dipahami oleh hykum adat. Dalam hukum Islam hanya menerangkan tentang harta milik atau harta kekayaan yang dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, baik itu barang yang mereka bawa pada permulaan perkawinan ataupun yang mereka dapati selama perkawinan berlangsung baik sebagai hasil dari usaha mereka sendiri, warisan yang mereka peroleh, penghibahan, serta maskawin bagi perempuan ketika perkawinan itu dilangsungkan.4Harta kekayaan tersebut masing-masing terpisah satu dari yang lain. Artinya suami tidak ada hak atas harta benda istri, dan istri juga tidak ada hak atas harta suami, kekuasan terhadap harta benda itu tetap pada pihak yang memiliki harta tersebut.
Al-Quran maupun Hadist, tidak ada pembahasan secara khusus tentang pelembagaan harta bersama dalam satu ikatan perkawinan, yang ada hanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai harta benda secara umum yang di peroleh atas usaha mereka masing-masing, baik laki-laki maupun wanita, Allah berfirman dalam surat an-nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.Pada umumnya ulama fiqih dalam menulis kitab-kitab dalam bidang hukum Islam hanya berkisar pada empat pembehasan anatara lain; Rubu Ubudiyah, Rubu Muamalah, Rubu Munakahat, dan Rubu Jinayah. Prof Hazairin menjelaskan bahwa hukum dalam kitab-kitab suci agama, apakah itu agama Islam, Buddha, Hindu dan Kristen tidak ada yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan dalam al-Quran tidak ada ketentuan tentang pengaturan harta bersama dalam perkawinan, hanya menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan sama-sama mempuyai hak unuk berusaha dalam memperoleh rezeki dari uasahanya mereka masing-masing. Jadi meskipun dalam al-Quran tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan, namun al-Quran juga tidak melarangnya.
Sesuatu yang tidak di atur dalam al-Quran dan Hadits, sebagai pelaksanaan lebih lanjut mengenai sesuatu ayat al-Quran yang belum cukup jelas bagi umat, adalah menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam dalam daerah tertentu untuk mengaturnya secara musyawarah. Maka apa yang telah ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah dapat di jadikan sebagai permulaan pelaksanaan hak otonomi. Pelembagaan harta bersama antara suami dan istri dalam perkawinan di Indonesia, secara khusus terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, secara tegas bahwa harta yang di peroleh antara suami dan istri dalam perkawinan menjadi harta benda kekayaan bersama. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang harta bersama telah diuraikan pada pasal-pasalnya.
Kedudukan Harta Benda Bersama Dalam Hukum Islam
Tentang pelembagaan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam khususnya di Indonesia ada tiga pendapat atau pandangan antara lain :
a. Harta bersama antara suami dan istri tidak ada, Hukum Islam tidak mengatur tentang pelembagaan harta bersama santara suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan, harta suami istri dalam pandangan hukum islma adalah terpisah. Hukum Islam hanya menerangkan tentang adanya hak milik yang dimiliki baik itu suami maupun istri serta di tambah dengan mas kawin bagi perempuan ketika akad nikah berlangsung.7 Baik suami maupun istri keduanya mempuyai harta kekayaan sendiri-sendiri, baik itu harta bawaan pada permulaan perkawinan maupun garta yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung, apakah itu sebagai hasil pekerjaannya sendiri, atau sebagai harta penghibahan dari orang lain, adalah milik pribadi yang dikuasai penuh oleh pribadi tersebut. Hujjah yang di gunakan bahwa tidak ada harta benda bersama suami istri dalam suatu ikatan perkawinan, dalam QS an-Nisa ayat 32, al-Baqoroh ayat 233, dan at-Thalaq ayat 7. Dimana Rasulullah memberi contoh kepada kita, ketika memerintahkan Hindun untuk mengambil keperluannya beserta keperluan anak-anaknya menurut yang makruf dari harta suaminya Abu Sufyan karena kikir kepadanya. Tidak adanya pelembagaan harta bersama antara suami istri dalam ikatan perkawinan dikarenakan suami mempuyai kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga baik itu istri dan anak-anaknya serta membahagiakan mereka, tidak berarti dalam rumah tangga, suami istri tidak saling membantu dalam membangun rumah tangganya dengan baik dan bermusyawarah antara keduanya sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159, dan al-Syuara ayat 38. Dengan demikian, urusan kebutuhan rumah tangga adalah kewajiban seorang suami sepenuhnya, dalam keadaan apapun harus di atasi bersama dengan musyawarah mufakat antara suami dan istri, disini suami harus menyadari bahwa nafkah rumah tangga merupakan tanggung jawabnya bukan tanggung jawab orang lain.
b. Tidak ada harta bersama antara suami dan istri kecuali dengan syirkah.
Percampuran harta kekayaan suami istri dalam suatu perkawinan, apakah itu harta milik pribadi suami degan harta milik istri, yang telah didapati sebelum perkawinan berlangsung maupun sesudah akad perkawinan atau harta yang di hasilkan suami saja, akan menjadi harta kekayaan bersama suami istri melalui apa yang dinamakan dengan syirkah,12 yang mana di lakukan denganakad khusus untuk syirkah yang disebutkan dengan perjanjian secara nyata. Tanpa adanya perjanjian harta suami istri itu tetap terpisah.13 disini antara suami dan istri dapat mengadakan perjanjian, bahwa pencampuran harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung, atau dengan harta kekayaan yang sudah diperoleh dari masing-masing sebelum perkawinan itu juga dapat di-syirkahkan. Pandangan Prof. Dr. Ismuha, menjelaskan bahwa pencaharian bersama suami istri dalam suatu ikatan perkawinan adalah sudah termasuk syirkah dalam bentuk syarikah al-abdan al-mufawadhah. Dalam syirkah abdan (perkongsian suami istri tidak terbatas) kenyataannya secara umum suami dan istri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari serta sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus dari salah seorang di antara mereka berdua.
c. Harta bersama suami istri ada dalam ikatan perkawinan.
Pandangan ketiga ini mengatakan bahwa dalam hukum Islam, ada pelembagaan harta bersama suami istri dalam suatu ikatan perkawinan. Harta yang di peroleh anatara keduanya karena usaha mereka adalah termasuk harta bersama, baik mereka bersama-sama bekerja atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan istri di rumah mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya rumah. Karena mereka sudah terikat dalam suatu akad perkawinan sebagai suami istri, maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anaknya. Hal itu tidak perlu di iringi dengan perjanjian khusus sudah dapat dianggap sebagai perjanjian syirkah antara suami dan istri, sebagaimana dalam QS an-Nisa ayat 21. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, pelembagaan harta kekayaan bersama antara suami dan istri dalam ukum Islam secara tersirat dianjurkan. Karena hukum yang pasti dan qath’i tidak terdapat baik dalam al-Quran dan Hadist. Sebagai landasan bahwa pelmbagaan harta bersama itu ada dalam hukum Islam. Berangkat dari pendekatan ‘urf bahkan pandangan Muhammad Hamidullah sebagimana di kutip oleh Anwar Harjono, menyatakan bukti dengan adat sama dengan bukti nash, adat menjadi hukum apabila tidak terdapat nash yang tegas menyatakan sebaliknya.17 sebagaimana kaidah fiqhiyah, Aturan yang sudah ada dalam masyarakat dapat dijadikan hukum. Dasar dari kaidah di atas adalah hadist Nabi saw, Apa yang dianggap baik oleh orang muslim, maka baik pula menurut Allah.(HR Imam Ahmad). Dari pendekatan dalil urf ini dapat dijadikan dasar bahwa pengaturan pelembagan harta bersama di Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam. Dimana terbentuknya lembaga harta bersama di Indonesia mengikuti aturan yang telah ada di masyarakat, dan aturan tersebut terbentuk dalam adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam telah mempertegas bahwa pelembagaan harta bersama bertujuan untuk kemaslahatan umat di kemudian hari. Kompilasi Hukum Islam adalah fiqih dalam bahasa perundang-undangan, dikarenakan ia lahir dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia dan merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia, yang berfungsi guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat khususnya umat Islam.
Kerja Sama Suami Istri Ditinjau Dari Sudut Syirkah
Secara umum para ulama tidak membahasnya secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqih, baik itu dalam bidang munakahat maupun dalam bidang muamalah. Apa yang di katakana oleh Ismuha bahwa didalam bidang muamalah ditemukan pembahasan mengenai syirkah/perkongsian, yang dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia yang ada sekarang ini berasal dari bahasa Arab, karena perkataan syarikah dalam bentuk jamak diucapkan syarikat. Jadi pencaharian bersama suami istri dapat digolongkan dalam bentuk perkongsian atau syarikah. Sedangkan pandangan Sayuti Thalib bahwa syirkah atau harta kekayaan suami dengan harta kekayaan istri secara resmi dan menurut cara-cara tertentu. Suami istri dapat mengadakan pencampuran harta kekayaan baik yang diperoleh suami atau istri selama waktu perkawinan berlangsung, apakah itu usaha suami atau istri baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Dasar yang dipakai dalam syirkah adalah ; ….kemudian jika mereka (para saudara seibu) itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga…….QS An-Nisaa ayat 12. Hadist qudsi yang diriwayatakan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabada ; Dari aby Hurairah dia berkata; bersabda Rasulullah saw, Allah swt berfirman ; aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari kecuanya tidak berkhianat terhadap lainnya, apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.(HR Abu Dawud, sishahihkan oleh al-Hakim)

Wewenang Suami Istri Terhadap Harta Bersama
Dalam pasal 36 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 “mengenahi harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dari pasal ini ada dau ketentuan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri terhadap harta bersama, 1. Suami dapat bertindak atas harta kekayaan bersama setelah ada persetujuan istri. 2. Istri dapat bertindak atas harta kekayaan bersama setelah mendapat persetujuan dari suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 89 yang berbunyi “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama harta istri maupun harta sendiri” dan 90 yang berbunyi “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya” kemudian dalam pasal 92 Kompilasi Hukum Islam bahwa” Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.
Pembagian Harta Bersama
Di Indonesia tradisi pencampuran harta kekayaan suami istri dalam suatu perkawinan sudah merupakan aturan hidup yang tidak lagi memisahkan antara hak milik suami dan hak milik istri, harta suami telah bercampur dengan harta istri. Dalam rumah tangga seperti ini telah diikat dengan akad pernikahan sudah mengandung persetujuan syirkah dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga harta yang di peroleh setelah terjadinya nikah telah dianggap harta kekayaan suami istri tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam memperoleh harta tersebut. Dari tradisi inilah kemudian Undang-undang Perkawinan diangkat sebagai lembaga harta bersama dalam perkawinan. Ketentuan pembangian harta bersama suami istri sudah ditentukan dalam pasal 37 Undang-undang No 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksudnya adalah menurut hukuim agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainya sepanjang hukum tersebut berlaku. Bagi umat Islam di Indonesia, pengaturan pembagian harta bersama suami istri jika terjadi perceraian sudah ada ketentuan hukum positifnya secara pasti, yakni Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 97, menyebutkan: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.jadi apa syang sudah di rumuskan oleh Kompilasi Hukum Islam sudah menerapkan pasal 37 Undang-undang No 1 Tahun 1974. Perkara pembagian harta bersama suami istri dikarenakan perceraian pada umumnya diajaukan ke Pengadilan Agama, dan materi hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam, di mana bagian masing-masing suami istri adalah separuhnya (dibagi dua secara sama) tanpa membedakan asal usul harta bersama, apakah itu hasil jerih payah suami, jerih payah istri, hasil kerja sama, ataukah itu hasil masing-masing secara terpisah.
Implikasi Terhadap Harta Warisan
Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35, ayat 1”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Meninggalnya salah satu seorang dari suami istri mempunyai akibat hukum terhadap harta benda yang telah diperoleh selama perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan tersebut erat sekali hubungannya dengan masalah harta kewarisan, dimana harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian, bagi umat Islam di Indonesia sudah menjadi hukum positif yang dipergunakan oleh Pengadilan agama dalam memutus kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta warisan.22 Harta warisan adalah harta bawaan dari suami atau istri (harta pribadi), ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya penguruan jenazah, pembayaran hutang piutang dan pemberian untuk kerabat.
Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengatur secra khusus masalah kewarisan, akan tetapi hubungannya denga harta bersama suami istri, tersirat melalui pasaln 38 jo, penjelasan pasal 35 jo, penjelasan pasal 37. Pasal 38 menyebutkan,”Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Penjelasan Pasal 35 menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan penjelasan pasal 37 menyebutkan, bahwa yang di maksud dengan huykumnya maisng-,masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.
Sebelum harta peninggalan itu di bagiakan, suami istri yang masih hidup, berhak mendapatkan stengah dari harta bersama yang mereka usahakan selama perkawinan berlangsung,24 kemudian baru yang setengahnya ditambah dengan harta pribadi dari yang meninggal, setelah dikeluarkan hal-hal yang berhubungan dengan yang meninggal. Suami istri yang masih hidup di samping telah mendapatkan setengah bagian dari harta bersama, juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Jika yang meninggal itu istri maka duda mendapat separoh bagian dari harta peninggalan, bila yang meninggal tersebut tidak meninggalkan anak dan bila meninggalakan anak, maka bagian duda mendapatkan seperempat bagian. Sedanmgkan, bila yang meninggal itu adalah suami maka janda mendapat seperempat bagian. Jika suami tersebut tidak meninggalkan anak-anak, dan bila meninggalkan anak, maka bagian janda seperdelapan dari harta peninggalan suami.
Analisis Pelembagaan Harta Bersama di Indonesia
Berlakunya Undang-undang No 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu keberhasilan bangsa Indonesia sangat mengagumkan dalam mengisi pembangunan hukum nasional. Adanya Undang-undang Perkawinan, sebagaimana dalam penjelasan umumnya bahwa adanya suatu Undang-undang yang bersifat nasional mutlak diperlukan bagi suatu Negara dan bangsa Indonesia, yang mana masyarakatnta terdiri dari berbagai bentuk penduduk dan golongan, maka semestinga bangsa Indonesia menyambut dengan baik kehadiran undang-undang tersebut. Pelembagaan harta bersama dalam perkawinan diatur secara tegas dalam pasal 35 sampai pasal 37. Pasal ini mengandung bahwa harta suami istri dalam perkawinan terbagi menjadi dua bentuk, pertama ada harta suami istri secara bersama-sama dan dikuasi penuh oleh keduanya. Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selamaperkawinan menjadi harta bersama”, meskipun kandungan pasal ini tidak ada dalam al-Qur‟an dan hadist, namun prinsip dari bunyi pasal ini adalah sejalan dengan kepentingan bersama antara suami istri, dari kepentingan bersama inilah yang diakomodasi oleh pasal di atas. Kedua, harta kekayaan pribadi dari masing-masing, baik suami atau istri yang di bawa kedalam perkawinan, harta semacam ini dikuasai penuh oleh suami atau istri tidak dapat diganggu gugat selama tidak ada ketentuan dalam perjanjian perkawinan.Dasarnya adalah pasal 35 ayat 2 “ Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperolehmmasing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima sepanjang para pihak tidak menetukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari isi pasal tersebut jelas bahwa ada pemisahan antara harta kekayan pribadi suami dengan harta kekayaan istri. Apa yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan di atas, terutama pasal-pasal yang berkaitan dengan pengaturan, pengurusan harta pencaharian bersama suami istri dalam perkawinan adalah sudah sejalan dengan ketentuan syariat Islamiyah. Dengan argumentasi bahwa sesuatu yang tidak secara eksplisit di ataur dalam ketentuan Hukum Islam baik dalam al-Quran dan Hadist, adalah sudah menjadi hak otonomi umat Islam di daerah tertentu, misalnya di Indonesia telah mengaturnya secara adil dan seimbang.
Dengan adanya kelembagaan harta bersama suami istri di Indonesia ini merupakan suatu terobosan baru bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Karena hal ini demi kemaslahatan terhadap keutuhan rumah tangga dapat dibuktikan, dan berdampak pada kesamaan antara suami dan istri. Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara jelas dan sebagai pelaksana atau lembaga yang menyelesaikan jika terjadi sengketa terhadap harta kekayaan bersama adalah Pengadilan Agama.









KESIMPULAN
Pengelolaan harta bersama suami istri dalam perkawinan di Indoensia, merupakan sebauh langkah maju yang tak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia. Jelasnya aturan yang mengatur tentang pelembagaan harta bersama adalah sangat terjamin baik dari segi kepastian hukum maupun dari segi tingkat harkat dan kehormatan dari seorang istri. Seorang suami, istrinya adalah bagian hidupnya, begitu juga bagi istri suami adalah orang yang paling di saying, saling menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai merupakan kewajiban suami istridalam rumah tangga. Maka di sinilah terlihat respon hukum Islam di Indonesia, terhadap perkembangan dan kemajuan, di mana satu Negara dengan Negara lainnya berbeda-beda. Syariat Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik itu kemaslahatan di dunia maupun diakherat. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang terbentuk dalam syariat Islam, secara umum terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, keimanan atau aqidah. Kedua, tentang peribadatan. Keimanan dan ibadah dijelaskan dengan dalil-dalil yang terperinci, seingga tidak ada lagi alasan bagi umat Islam, untuk tidak menjalankan. Kedua prinsip ketentuannya adalah untuk semua umat Islam tanpa ada perbedaan sedikitpun. Ketiga, tentang muamalah, pergaulan antara manusia satu dengan manusia lainnya, antara suami dengan istri. Ketentuan muamalah hanya di atur dengan prinsip-prinsip secara umum saja, sedangkan perinciannya dan pelaksanaannya diserahkan kepada umat Islam itu sendiri, yang kondisi dan situasinya berbeda-beda, termasuk di Indonesia.






DAFTAR PUSTAKA

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta : Prenada Media, 2006. Cet. Ke 1, h. 176

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2005, Cet. Ke 2, h. 3-4

Anwar Harjono, Hukum Islam ; Keluasan dan keadilannya, Jakarta : Bulan Bintang, 1968, Cet. Ke 1. H. 133

Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, Jakarta Tintamas,1975, Cet. Ke 1. H.34

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju, 2003, Cet. Ke 2, h. 1

Ismuha, Pencaharian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Jakarta:Bulan Bintang, 1986, Cet. Ke 1. h. 295