journal

Artikel Madzahib Volume 1: PENDEKATAN PREVENTIF DANKURATIFDALAMMENEKANANGKA KEJAHATANDI MASYARAKAT

Pendahuluan
Kesejahteraan dan keaamanan merupakan idaman setiap masyarakat. Unsur keamanan menjadi menentukan sebuah stabilitas. Kesejahteraan dan keamanan dalam Al-Qur’andisinggung di surat Quraisy. Sebuah masyarakat ideal jika terpenuhi dua syarat; terpenuhi kebutuhan pangan, terbebasnya dari kelaparan dan kemiskinan dan keamanan dari ketakutan, ketakutan dari musuh dan dari tindakan kriminalitas.
Keamanan dan stabilitas menjadi tuntutan kemanusiaan yang darurat. Ia tak kalah pentingnya dengan kebutuhan lain seperti pangan dan pakaian. Tanpa keamanan, manusia dan masyarakat tidak akan bisa menjalani kehidupan sehari-harinya secara ideal, apalagi menciptakan ide kreatif atau membangun peradaban.
Allah berfirman, “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (1) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (2) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). (3) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (4)”
Faktanya, masyarakat kita sekarang ini dihantui oleh ketakutan dari kejahatan yang sewaktu-waktu menimpa mereka. Dari waktu ke waktu angka kejahatan semakin meningkat. Dari kejahatan konvesional ataupun kejahatan terorganisir. Dari perkosaan, pencabulan, perzinaan, kumpul kebo, pencurian, penjambretan, perjudian sampai korupsi. Kejahatan terorganisir biasanya sulit dibanding kejahatan konvesional.
Jika pada tahun 2013 terjadi 342.084 kasus kejahatan di Indonesia dan dalam setiap 1 menit 32 detik terjadi satu tindak kriminal di Indonesia dan dari 100.000 orang di Indonesia, 140 orang beresiko terkena tindak kejahatan (crime rate). Tiga tahun kemudian (2016) jumlah tindak pidana meningkat menjadi 357.197 kasus dan dalam setiap 1 menit 28 detik terjadi satu tindak kriminal, meskipun crime rate tahun 2016 sama dengan tahun 2013.
Sebagai sebuah contoh, Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 tercatat 4,2% dari remaja telah melakukan hubungan seks sebelum mereka menikah dan data menunjukkan bahwa para remaja melakukan seks untuk pertama kali dalam usia relatif muda. Sebagian besar atau 70,2% dilakukan oleh remaja berusia antara 15-19 tahun dan 24,4%, remaja usia 20-24 tahun. Meskipun demikian, 5,4% remaja yang berusia 10-14 tahun juga ada dalam kelompok dimaksud. Menurut Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN 2010), diketahui sebanyak 51% remaja di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK) telah melakukan hubungan seks pranikah. Dari kota-kota lain di Indonesia juga didapatkan data remaja yang sudah melakukan seks pranikah tercatat 54% di Surabaya, 47% di Bandung dan 52% di Medan.
Angka kriminalitas tersebut tentu akan lebih besar bila ditambah dengan kejahatan-kejahatan yang terjadi tetapi tidak dilaporkan atau tidak terpantau. Perlunya upaya penciptaan rasa aman ditengah masyarakat yang lebih baik hal yang tidak bisa ditawar. Keperluan itu setidaknya berupa meminimalisasi resiko penduduk terkena tindak pidana. Terutama pada daerah daerah-daerah yang angka kriminalitas yang cenderung terus meningkat. Di sisi lain, masyarakat kita dengan budaya ketimuran yang lebih dekat dengan Islam seharusnya memiliki imunitas lebih terhadap segala macam kejahatan dan penyimpangan. Mungkin memberantas kejahatan sehabis-habisnya hampir mustahil di masyarakat. Namun tulisan ini mencoba menggali literature-literatur yang ada, terutama literatur keIslaman dan hukum positif soal pendekatan memberantas. Diharapkan ada semacam kesadaran di masing-masing pihak yang berkepentingan, baik masyarakat, tokohnya dan aparat dan penegak hukum terutama pemerintah memiliki kesadaran mengatasi dan mengurangi angka kejahatan yang semakin tinggi.
Pengertian Kejahatan dalam Ilmu Kriminologi
Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan timgkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.
Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa: “Secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.
“secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”
Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat penduduk sipil.
Selain itu ada juga beberapa definisi tentang kejahatan menurut para ahli, diantaranya :
Pengertian kejahatan menurut G.W Bawengan, dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Pengertian secara praktis adalah setiap pelanggaran norma sosial yang ada di dalam masyarakat, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila dia berada dalam sisi garis yang telah ditetapkan oleh norma, di lain pihak suatu perbuatan dikatakan kejahatan bila perbuatan itu telah lewat garis yang telah ditetapkan oleh norma.
2. Pengertian secara religius Dalam ajaran agama dikenal dikotomi kebaikan dan kejahatan, suatu perbuatan dikatakan kebaikan bila perbuatan itu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan sedangkan suatu perbuatan yang dikatakan kejahatan bila perbuatan itu melanggar perintah Allah SWT. dan tidak menjauhi larangannya, perbuatan ini / kejahatan ini identik dengan dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap mereka yang melakukan dosa.
3. Pengertian secara yuridis Pengertian “kejahatan secara yuridis dapat dilihat dalam KUHP”. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan antara perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “pelanggaran” dan perbuatan yang digolongkan sebagai suatu “kejahatan”. KUHP sendiri terdiri dari tiga buku yaitu : Buku pertama berisi tentang peraturan umum, buku kedua berisikan tentang kejahatan, buku ketiga berisikan tentang pelanggaran.
Berdasarkan para ahli itu kejahatan bisa dilihat dari sisi yuridis sebagai yang bertentangan hukum dan merugikan orang lain. Sementara kejahatan dari aspek sosiologis sebagai tindakan tidak susila dan menimbulkan keguncangan di masyarakat. Kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan perkosaan. Kejahatan perkosaan dalam Buku kedua KUHP termasuk dalam bab yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan dikatakan kesusilaan sebab yang menjadi sasarannya rasa kesusilaan seseorang dan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat
Faktor Terjadinya Kejahatan
Jika tema besarnya ingin mengatasi kejahatan dan mengurangi angka kriminalitas, ada baiknya mengetahui faktor dan motiv manusia dalam kejahatan.Hal ini dalam rangka menelisik lebih jauh dan melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kejadian serupa.
Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah "urban crime"), antara lain: kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/ kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yanag tidak cocok/serasi, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena 81 proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan-keadaan/ kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain, rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan clan lingkungan pekerjaa, menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga, penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain, meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.
Berdasarkan data di atas, kejahatan dilihat dari sisi fenomena yang sudah berkembang sebagai sebuah hasil situasi sosial. Dengan kata lain, kejahatan lebih banyak dinilai sebagai hasil dorongan kondisi. Padahal tak bisa ditampik bahwa kejahatan dilihat dari sisi psikologi atau faktor kebutuhan atau sesuatu perasaan yang dianggap kebutuhan. Dari sini maka perzinaan, minum-minuman keras juga dianggap sebagai tindakan kejahatan yang mendapatkan sanksi pidana.
Karena itu, dalam teori kriminologi ditemukan ada dua faktor utama terjadinya kejahatan; adanya niat pelaku dan adanya kesempatan. Niat merepresentasikan faktor motif internal. Sementara peluang dan kesempatan karenanya faktor eksternal.
Dua Pendekatan Memberantas Kejahatan dalam Islam
Jika faktor kejahatan bisa karena faktor psikologi dan mentalitas, selain karena faktor situasi sosial, maka pendekatan yang ditempuh untuk mengatasi juga lebih kompleks. Namun bila ditelurusi literatur Islam secara utuh maka ditemukan dua pendekatan. Ada pendekatan preventif antisipatif yang bersifat tidak langsung dan kuratif pendekatan langsung dengan menanggulangi dan menangangi kejahatan yang sudah terjadi.
Secara umum tujuan syariat Islam baik aspek akidah, ibadah, muamalah dan akhlak untuk manusia adalah dalam rangka menjaga dan memelihara enam hal darurat; agama, harga diri dan kehormatan (nama baik), keturunan, harta benda, akal dan jiwa raga manusia. Karena itu, jika terjadi pelagggaran terhadap kelima hal tersebut, Islam melakukan pendekatan kuratif dengan menerapkan hukum pidana yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur’andan Sunnah.
1. Pendekatan Preventif
Preventif artinya bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Pendekatan preventif lebih bersifat antisipatif. Dengan kata lain sebelum terjadi sebuah kriminalitas, dilakukan sejumlah upaya agar terhindar darinya baik secara langsung atau ataupun tidak. Syariat Islam dari akidah, ibadah, muamalah dan akhlak merupakan sekumpulan panduan untuk hidup secara disiplin dalam kebaikan. Jika panduan personal dan sosial itu diterapkan akan terbentuk manusia dengan jiwa yang kuat dalam kebaikan. Membentuk pribadi dan masyarakat dengan akhlak yang mulia. Dengan syariat-syariat ini, Islam ingin menutup rapat-rapat kemungkinan dan peluang melakukan kejahatan. Islam tidak menunggu terjadinya kejahatan untuk kemudian diatasi. Namun Islam sudah memberikan panduan sejumlah tindakan dan perencanaan sehingga bisa menghindarinya.
Dengan kata lain, pendekatan preventif merupakan paket utama dalam Islam ini agar manusia terhindar dari kejahatan dengan cara pembentukan karakter Muslim yang utuh agar sebagai benteng secara tidak langsung dari peluang kejahatan. Memiliki keyakinan (prinsip), persepsi, itikad, hubungan dengan Tuhan yang kuat dalam bentuk ibadah sebagai kewajiban sekaligus sebagai kebutuhan. Karena itu tujuan di utusnya Nabi itu adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah berkata, “Inginkah kalian kuberitahu tentang siapa dari kalian yang paling kucintai dan akan duduk di majelis terdekat denganku di hari kiamat?” Kemudian Rasul mengulanginya sampai tiga kali, dan sahabat menjawab “Iya, ya Rasulullah !”Lalu Rasul bersabda, “Orang yang paling baik akhlaknya.” [HR Ahmad]
Demikian, Rasulullah memulai dari akhir menjelaskan kedudukan orang yang berakhlak mulia di akhirat. Sebab, akhlak adalah bagjan akhir dari aliran Islam yang ia bawa, setelah agidah dan syatiat. Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak."(HR. Malik) Karena itu, Allah Swt.. mewajibkan berbagai macam ibadah mahdhah, agar iman menemukan jalan menuju perilaku dan akhlak manusia muslím. Itulah sebabnya, jika ibadah-ibadah itu tidak sampai berujung dengan akhlak yang baik, maka berarti ia tidak sempurna dan tidak efektif. Selain firmarn Allah Swt.. dalam kitab-Nya. “Sesunggubnya shalat inu meneegah dari (perbn atan perbuaran) keji dan munkar ... "(al-'Anka buut: 45) “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensuci kan mereka .." (di Taubah: 103)
Selain itu, zakat dan sodaqoh mendekatkan gap antara si kaya dan si miskin dan membangun komunikasi secara positif antara kedua kelompok kelas sosial ini. Pemberian, solidaritas dan ajaran berbagi ini selain menciptakan rasa saling tepo seliro dan rasa kebersamaan, juga menghapus iri dan dengki dari mereka. Sebagian kasus pencurian dilakukan karena faktor kemiskinan, bisa ditanggulangi dengan cara memupuk saling berbagi dan konsep sedekah di antara mereka. Sementara konsep puasa merupakan bentuk latihan kesabaran dan menahan diri dari dorongan berbuat keburukan."Hai onang orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa pada diwajibkan atas orang orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa." (al-Bagarah: 183)
Secara umum ibadah dalam Islam ini memiliki dua sisi fungsi. Di satu sisi merasa menempah dan melatih serta membiasakan dengan kebaikan dan sisi lain menanamkan dalam diri untuk selalu merasa diawasi oleh dalam gerak gerik kita. Hasil kedua menanamkan motivasi takut kepada Allah untuk berbuat maksiat, menyimpang dosa dan kejahatan. Selain terkait shalat dan sedekah di atas, Allah menjelaskan tentang puasa bertujuan agar menjadikan orang mukmin bertakwa kepada-Nya. “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa” (QS. al-Baqarah: 183)
Takwa menurut pengertian umum adalah rasa takut kepada Allah yang mendorong seseorang untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. Karena itu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Kaab tentang takwa, ia menganalogikan, “Apa yang kamu lakukan jika berjalan di jalan yang penuh dengan duri?” Sahabat menjawab, “Saya akan menyingsingkan pakaian dan berhati-hati berjalan” Ubay menimpali menimpali, “Itulah takwa”. Takwa dengan kata lain adalah menjauhkan diri dari segala bentuk yang menjerumuskan kepada kejahatan dan pelanggaran perintah Allah. Berhati-hati dan waspada dari peluang hawa nafsu yang menjerumuskan kepada kejahatan.
Dari Ibnu Masud; kami bersama Rasulullah dalam keadaan masih muda-muda. Namun kami tak menemukan sesuatu (untuk menikah). Maka Rasulullah bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda barangsiapa yang mampu maka hendaklah dia menikah karena itu lebih mampu menjaga pandangan dan membentengi farji (kemaluan). Barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena itu bagianya sebagai perisai” (HR. Bukhari dan Muslim)
Puasa itu sendiri melatih diri meninggalkan makan minum dan berhubungan badan yang asalnya dibolehkan. Apalagi yang asalnya dilarang. Sehingga puasa melatih untuk bersabar dan menahhan hawa nafsu. Dalam sebuah riset yang dilakukan seorang pakar dari Jerman menunjukkan bahwa puasa merupakan media paling efektif untuk melatih kemauan dan tekad.
Sementara itu, sebagian besar kejahatan terjadi biasanya diawali dengan ketidaksabaran seseorang dalam menagan hawa nafsunya. Dan karena itu pula, kita menemukan ketika bulan Ramadhan, angka kejahatan cenderung menurun dan masyarakat lebih tenang.Di dalam ibadah haji Allah berfirman, “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (Al Baqarah: 197)
Rofats, fusuq dan jidal (bercampur dengan istri, berbuat fasik dan bertengkar) dilarang karena bisa membatalkan haji. Ini merupakan bentuk latihan meninggalkan hal-hal yang mendorong kepada pelanggaran yang lebih besar. Secara logika sebenarnya hal itu tidak memiliki korelasi, namun Allah menanamkan kebiasaan baik dalam setiap saat. Selain itu, dalam ibadah haji ditanamkan perasaan dekat kepada Allah, senantiasa suci dan dekat kepada Allah. Dalam thawaf, sai dan misalnya, meski semua jamaah haji yang berbeda jenis berkumpul, namun Allah hampir terbukti tak pernah terjadi pelecehan seksual. Ini membuktikan bahwa kesucian dan dzikir kepada Allah menuntun manusia untuk berbuat baik dan menjauhkan diri dari pelanggaran.
Ibadah shalat, zakat, shodaqoh, puasa dan haji di atas hanya sekadar contoh bagaimana manusia dilatih untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang memalingkan dari dorongan berbuat jahat. Dalam ilmu psikologi hal ini disebut dengan pengalihan konsentrasi. Fikiran diberikan terapi berfikir positif untuk menghindari kemungkinan berfikir negatif. Sebab, seperti dijelaskan di atas, bahkan faktor terjadinya kejahatan karena dorongan niat dan fikiran dalam hati. Jika hati dan fikiran disibukkan dengan hal-hal positif atau kontra pelanggaran, pembiasaan ini akan menciptakan manusia terjaga dalam kebaikan dan terjauh dari keburukan.
Pilar Penangkal Kejahatan dan Penyimpangan
1. Pernikahan dan Keluarga Sebagai Benteng
Pernikahan adalah merupakan proses paling ideal membentuk kedewasaan mental dan kestabilan psikis seseorang. Kestabilan mental dan kematangan psikologi merupakan kondisi terpenting bagian seseorang yang bisa membentenginya dari dorongan negatif. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan kestabilan itu adalah pernikahan. Karena itu Allah menyebut pernikahan sebagai sakinah (ketenangan). “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (Ar Ruum: 21)
Pernikahan merupakan solusi bagi bergabai problema pelanggaran seksual, kejahatan seks bebas, perzinaan dan penyimpangan seksual lainnya. Manusia diciptakan dengan memiliki kecenderungan dasar dan syahwat mencintai lawan jenisnya. Syahwat itu sifatnya fitrah yang tidak bisa diubah. Sehingga, Allah tidak memerintahkan untuk mematikannya namun menyalurkannya kepada jalan yang diridhai-Nya.
Tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah lembaga kecil yang disebut dengan keluarga. Keluarga ini dibentuk untuk menjalin kerjasama yang baik diantara suami dan isteri dalam hal mendidik anak dan juga menjaga kehidupannya. Masing-masing suami istri memiliki tanggungjawab dan peran demi membentuk keluarga yang kondusif bagi generasi masa depan yang salih yang akan melanjutkan estafet membentuk masyarakat yang baik. Meski lembaga keluarga ini kecil namun perannya di masyarakat sangat vital dan menjadi benteng terkuat dari berbagai serangan budaya dan pemikiran atau pengaruh destruktif dari lingkungan. Allah mengingatkan tentang bersama suami melindungi mereka dari segala tindakan yang bisa menjerumuskan dari api neraka “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (At Tahrim: 6)
Jika salah satu unsur paling banyak mempengaruhi merebaknya kejahatan di tengah masyarakat adalah faktor pengaruh lingkungan, maka benteng paling penting menangkal pengaruh itu adalah keluarga. Di sini dituntut sebuah keluarga, terutama suami dan istri memiliki kepekaan terhadap gejala buruk yang berdampak kepada pribadi anak-anak.
2. Kerjasama dalam Amar Dakwah dan Ma’ruf dan Nahi Mungkar
Allah mewajibkan orang-orang beriman untuk berdakwah dan amar makruf dan nahi munkar; memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Namun dalam banyak perintah dakwah ini, Allah justru memerintahkannya dalam konteks keutamatan. Dalam hal menjalan kewajiban Allah memerintahkan menjalin kerjasama dan sinergi. Ini mengindikasikan bahwa dalam hal dakwah dan amar makruf nahi mungkar, mesti dilakukan secara terorganisir dan terlembaga. Dengan demikian imunitas ummat akan lebih kuat menghadapi berbagai pengaruh dan dampak buruk dari keburukan dan kejahatan, terutama yang dilakukan secara terorganisir.
Allah Ta’ala berfirman:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Qs. Al Maidah: 2)“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali Imran: 104)
Di akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa kesuksesan (keberuntungan) akan didapat jika dakwah dilakukan dengan bersinergi dalam sebuah ummat. Di ayat lain Allah menyinggung tentang orang-orang munafik dan kafir yang menjalankan agenda destruktif mereka dengan bekerjasama dan terlembaga. Terorganisir dan terlembaganya dakwah tidak meski memiliki badan hukum resmi. Namun, masjid dan musolla dimana bisa dijadikan sarana untuk melembagakan dakwah dimana unsur-unsur masyarakat bekerjasama memprogram berbagai kegiatan dakwah. Tentu yang paling ideal adalah membentuk sebuah lembaga pendidikan baik formal atau non formal untuk membentengi anak didik sejak dini dengan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan bagi generasi muda.
Perlu dipertegas di sini, bahwa lembaga keluarga atau lembaga dakwah apapun baik yang formal atau non formal bersifat sebagai inisiator dalam sebuah tatanan masyarakat. Dalam beberapa kasus mereka bisa menjadi fasilitator kebaikan. Namun pada jenjang selanjutnya dan dalam kasus tertentu mereka tidak memiliki kewenangan memberikan punishmen atau memberikan hukuman jika terjadi pelanggaran atau kejahatan tertentu. Kewenangan memberikan punishmen dan sanksi ini akan dibahas dalam poin berikutnya; yakni pendekat kuratif.
2. Pendekatan Kuratif
Kuratif dapat diartikan menolong menyembuhkan (penyakit dan sebagainya); mempunyai daya untuk mengobati. Jika kejahatan di masyarakat dianggap sebagai sebuah penyakit, maka untuk mengatasinya diperlukan tindakan kuratif. Tujuannya, agar kejahatan itu tidak terulang oleh si pelaku sekaligus menghalangi akan tidak tersebar. Dengan kata lain, tindakan kuratif adalah sejumlah penerapan sanksi kepada pelaku kejahatan agar si pelaku merasa jera dengan sanksi tersebut di sisi. Di sisi lain, sanksi itu dipandang akan menciptakan efektifitas terhadap masyarakat.
Perlu ditegaskan di sini, tindakan kuratif ini memiliki keterbatasan dalam subyek yang berwenang dalam menerapkannya. Sebab tidak semua orang memiliki kewenangan dalam hal legislator dan eksekutor atau pembuat regulasi dalam sebuah masyarakat. Karena itu pendekatan kuratif ini hanya bertumpu kepada lembaga-lembaga tertentu dalam yang sudah ditata oleh lembaga negara. Di sini masyarakat hanya berperan aktif dalam memberantas kejahatan dengan melaporkan, menuntut ke pihak yang berwajib.
Efektifitas sebuah sanksi dan hukum ditentukan oleh konten hukum itu ditentukan oleh dua hal; konten hukum yang memberikan jaminan dan terbukti efektif. Kedua, penerapan yang adil di tengah masyarakat. Jika sebuah hukum sudah diterapkan namun selama beberapa rentang waktu tidak memberikan dampak perubahan dan ada kecenderungan angka kejahatan tetap atau naik maka akan muncul pertanyaan keraguan apakah kontennya yang kurang efektif atau penerapannya yang tidak adil. Dari sini muncul sejumlah wacana dan kajian terhadap hukum pidana Islam sebagai alternatif atau pelengkap dari hukum positif dari yang sudah ada di KUHP di Indonesia.
Namun wacana penerapan hukum pidana Islam di Indonesia masih terganjal oleh sejumlah persoalan. Pakar hukum Indonesia Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengakui hukum pidana Islam kurang dikaji dan dikembangkan oleh ilmuwan hukum kita, baik dari kalangan syariat maupun kalangan hukum umum. Kurangnya pengkajian dan pengembangan hukum pidana Islam ini dinilai memang merupakan konsekwensi dari hilangnya penerapan hukum pidana Islam di dunia Islam selama kurang lebih dari tujuh abad terakhir. Kecuali di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan beberapa negara Islam lainnya. Hukum pidana Islam telah digantikan oleh hukum pidana Inggris, Perancis, maupun Belanda. Namun di sisi lain, wacana hukum pidana Islam masih memiliki peluang masuk dalam hukum di Indonesia.
Menurut Jimly, salah satu faktor yang mendorong hilangnya karyaa-karya tentang pidana Islam adalah adanya pandangan yan ekstrem bertentangan satu sama lain. Para ahli hukum barat melihat hanya dari sisi sisi negatif dari pidana Islam (kejam, keras, pembalasan, dan sebagainya). Pada sisi lainnya, para ulama atau ahli fiqih memandang hukum barat sebagai hukum kafir yang sama sekali tidak memiliki relevansi dalam Islam dan tidak boleh dikaji. Berbagai pandangan dari dua kutub yang berseberangan itu lebih dipertegas dengan dua metode atau prosedur pene muan kebenaran yang berbeda, yaitu antara prosedur penemuan melalui wahyu di satu sisi dan prosedur penemuan secara alamiah di sisi lain. Prosedur pertama tadi berpijak pada kebenaran wahyu (baik dalam Qur' an maupun dalam Hadits), sementara prosedur kedua melalui kajian empiris serta rasional. Kedua pendekatan itu, sayangnya sering dipandang tidak pernah bisa dipertemukan satu sama lain.

Menyamakan Persepsi Tentang Hukum Pidana Islam
Padangan negatif terhadap hukum pidana Islam biasanya hanya dilihat satu sisi secara parsial. Ia hanya melihat sisi kekerasan saja tanpa melihat efektifitas. Padahal Islam ini merupakan syariat Islam yang lengkap. Ia harus dilihat secara utu, baik sebagai satu paket aturan hukum pidana atau syariat Islam secara keseluruhan. Bahkan jika hukum pidana Islam itu dilihat secara utuh dan keseluruhan aturan pidana, proses pengadilannya, niscaya pandangan negative itu akan hilang. Sebagai contoh, Rasulullah mengingatkan tentang penetapan hukum hudud, "Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum." (Hadits)
Dari sini bisa disimpulkan ternyata penerapan hukum pidana Islam itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia harus dilakukan sesuai dengan prosedurnya. Belum lagi bila dipelajari bahwa hukum ini harus diterapkan oleh pihak yang memiliki wewenang.
Menurut pakar hukum Topo Santoso, wajah hukum pidana Islam yang kerap tergambar dalam media massa atau buku-buku karya orientalis adalah wajah yang kejam dan tidak manusiawi. Padahal, studi yang obyektif dan mendalam terhadap hukum ini akan menunjukkan bahwa kesan seperti itu muncul, karena hukum pidana Islam dilihat secara tidak utuh atau parsial. Seharusnya, hukum pidana Islam dibaca dalam konteks yang menyeluruh dengan bagian lain dari syariat Islam. Hukum potong tangan contohnya, sering dituding terlampau kejam dan tidak adil. Padahal, hukuman ini baru dijatuhkan ketika sejumlah syarat yang ketat dipenuhi. Selain itu, harus dilihat juga apakah sistem yang ada telah menjamin pemenuhan kebutuhan paling mendasar manusia, misalnya apakah kewajiban zakat telah benar-benar diterapkan sehingga tidak ada kekurangan pangan dan pintu sosial ekonomi yang memungkinkan dilakukannya indak kejahatan telah ditutup rapat-rapat. Di masa khalifah Umar, sebagai contoh, hukuman potong tangan pernah ditang- guhkan karena terjadinya krisis kebutuhan pokok di masyarakat. Kalau hukuman itu diterapkan, justru tidak sesuai dengan maqoshid syariah atau tujuan hukumnya.
Asas-asas hukum pidana Islam sudah teruji secara kajian akademi sebagai prasyarat pembentukan undang-undang hukum. Asas Legalitas terpenuhi pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-perundangan pidana” sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra’ ayat 15. Kemudian, asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu berdasarkan pidana positif seperti penegasan Nabi Muhammad SAW bersabda, “Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”.
Asas selanjutnya, bahwa tidak sahnya hukuman karena keraguan, dijelaskan Rasulullah, “Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”Abdul Qadir ‘Audah memberi contoh dari keraguan itu dalam kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan dari pelaku perbuatan itu. Asal penting lain dalam hukum pidana ditegaskan Rasulullah, “Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluargaannya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman hadd.”
Syariat Islam juga tidak mengaku pengistimewaan kepada orang-orang tertentu. Abdul Qadir Audah menyebut beberapa pembedaan (diskriminasi) yang dilakukan oleh sistem hukum pidana modern Keistimewaan itu antara lain diberikan kepada para kepala negara asing diplomat asing anggota-anggota par orang-orang kaya, dan anggota masyarakat terhormat Apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, maka perlakuan yang diterima akan berbeda dengan anggota masyarakat biasa Sebaliknya, syariat Islam menerapkan suatu epality before the lne yang lengkap sejak empat belas abad yang lah: sementara ta haru dikenal dalaxm hukum modem pada akhir abad delapan belas dalam bentuknya yang kurang lengkap.









KESIMPULAN
Persoalan mendasar negara kita, terutama bagi aparat penegak hukum di negeri ini adalah angka kejahatan yang terus meningkat. Segala usaha dikerahkan untuk mengurangi dan menekan angka kejahatan itu. Bukan saja menimbulkan keresahan dan menggaggu ketenagangan masyarakat, fenomena kejahatan juga akan mengganggu pembangunan.
Sebenarnya hukum di masyarakat kita sudah cukup memadai untuk bisa menekan angka kejahatan, namun faktor sesungguhnya bukan hanya pada materi dan konten hukumnya namun juga terletak pada penegak hukum itu sendiri. Selain itu, dalam menekan angka kejahatan, bukan saja aparat penegak hukum yang dibutuhkan, namun harus melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat. Bukan saja instansi hukum, namun juga semua lembaga, ormas dan orpol yang ada. Dengan kata lain harus ada sinergi.
Di dalam konsep Islam, dalam memberantas dan menekan angka kejahatan dilakukan melalui dua pendekatan; preventif dan kuratif. Pendekatan preventif yang dimaksud adalah segala usaha oleh semua pihak untuk mencegah sebelum kejahatan terjadi. Sementara pendekatan kuratif adalah segala usaha yang dilakukan untuk memberantas kejahatan yang sudah terjadi atau agar tidak terjadi kembali melalui pendekatan hukum pidana atau perdata.
Pendekatan preventif dalam Islam sangat banyak dan luas. Semua konten syariat Islam ini bertujuan menciptakan manusia yang shalih baik, dan pada saat yang sama orang yang mushlih (melakukan usaha perbaikan). Menjadi orang yang baik dan shalih artinya tidak berfikir melakukan kejahatan. Orang dihasung untuk berbuat baik dengan menunaikan kebajikan kepada Allah atau kepada manusia. Shalat, puasa, zakat, haji, dzikir, berinfak, dan lain-lain adalah pembiasaan berbuat baik.
Pendekatan kuratif dilakukan dengan cara pendekatan penegakan hukum dengan konten khasnya bertujuan menciptakan manusia yang sadar hukum. Konten hukum dalam Islam bersifat global. Artinya dalam perjalanan, konten hukum Islam dalam pidana dan perdata memungkinkan untuk berkembang. Memang konten hukum dalam Islam memberikan kesan keras dan tidak manusiawi. Entah itu hukum mati, potong tangan atau lainnya. Namun harus diingat bahwa hukum Islam ini sudah teruji efektif selama berabad-abad.



DAFTAR PUSTAKA

Aljarimah wal iqab fil islam, Syekh Dr. Abdul Rahman bin Muallah al Luwaikaq

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007, Badan Pusat Statistik Jakarta, Indonesia Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jakarta, Indonesia Departemen Kesehatan Jakarta, Indonesia Macro International Calverton, Maryland USA Desember 2008.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. Bandung. Repika Aditama.hlm 1)

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung. Alumni. Hlm 2
Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta. PT Aksara Baru. Hlm 13

Muladi dan Barda Nawawi. Op.cit. hlm 4

G.W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Pradya Paramita, Jakarta, 1997. Hlm. 6

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosa kata “Preventif”

Muhammad Anis Matta, Membentuk Karakter cara Islam, Al I’tisham Cahaya Umat.

Musnad Imam Ahmad, no hadits: 22Diiwayatkan Imam Malik di kita Al Muwattha’Ibnu Katsir: 1/55, darul fikr.

Dr. Yusuf Al-Qardhawi, al ibadah fil islam

Topo Santoso, S.H, M.H, Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, vii-viii

Abdul Qadir Audah, Criminal Law of Islam, Internasional Islamic Publisher, 1987