journal

Artikel Madzahib Volume 1: KONSEP FATWA DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS NORMATIF)

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan library research atau penelitian kepustakaan.Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data prime diperoleh dari kitab-kitab yang membahas fatwa secara khususm seperti kitab sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustaftikarya ibnu Hamdan al-Hanbalidan kitab Zakhr al-Mukhti min Adab al-Muftitulisan Shadiq hasan Khan. Adapun data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab Ushul Fiqih yang ditulis oleh terutama ulama-ulama klasik seperti al-Bahr al-Muhit fi Ushul al-Fikhkarya Imam al-Zarkasyi dll. Data-data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan deskriptif analisis.



PEMBAHASAN
Fatwa merupakan sebuah instrumen fikih yang diakui peranannya dalam menjaga fleksibelitas hukumIslam. Karena Fatwa adalah sebuah upaya untuk mengarahkan masyarakat agar senantiasa berada dalam lingkup ibadah (Islam) pada setiap permasalahan yang timbul dan perkembangan baru yang terjadi. Seperti kita ketahui bersama, dalil-dalil normatif syari'at berupa Qur'an dan Sunnah sangat terbatas. Sedang peristiwa, kejadian dan perkembangan baru senantiasa ada dan terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terkhnologi. Sehingga dibutuhkan seorang yang memiliki otoritas kuat dalam menggali hukum berdasarkan persfektif syari'at dari dalil-dalil hukum yang ada dalam al-Qur’an dan Sunnah. Karenanya, makalah ini berusaha menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana konsep Fatwa dalam bingkai syari'at Islam?

Pengertian Fatwa
Secara kebahasaan, fatwa diartikan sebagai penjelasan dan penerangan. Sedangkan berdasarkan makna peristilahan, terdapat beberapa pengertian yang diajukan oleh sejumlah sarjana hukum Islam. Dr. Abdullah Abdul Muhsin al-Turki menulis, “Fatwa adalah informasi yang diberikan oleh seorang Mufti sebagai jawaban terhadap sebuah pertanyaan atau penjelasan terhadap sebuah hukum fikih, sekalipun bukan pertanyaan yang spesifik. Al-Qarafi mengatakan, “Fatwa adalah informasi seputar hukum Allah yang bermakna wajib atau berkategori mubah. Sedang Dr. Muhammad Husain al-Jaizani mengatakan bahwa fatwa merupakan penjelasan seputar hukum-hukum syari'at.
Sedang Mufti dijelaskan sebagai seseorang yang memberikan informasi seputar hukum-hukum Allah karena dia mengetahui dasar-dasar dalilnya. Ada juga yang menjelaskan bahwa Mufti adalah orang yang memiliki otoritas dalam memahami hukum-hukum kejadian dan peristiwa baru berdasarkan pada dalil-dalil hukum dalam Islam. Sedang sarjana lain mengatakan bahwa Mufti adalah orang yang menjelaskan hukum-hukum Allah.
Ibnu As-Sam'ani dalam Qawati al-Adillah Fii Ushul al-Fiqh mengatakan, Mufti adalah orang yang memiliki 3 kriteria berikut : (1) ahli dalam berijtihad (2) adil dalam berIslam sehingga memiliki keyakinan penuh dalam memenuhi tuntutan Islam dan dipercaya mampu memenuhi syarat-syarat sebagai muslim yang baik, (3) menjauhkan diri dari sikap ceroboh, menjauhi sikap senang terhadap rukhsah sehingga mampu memenuhi hak-hak Allah dengan menjadi muslim yang konsisten dan mampu memenuhi hak-hak orang yang meminta fatwa darinya.
Berdasarkan beberapa persfektif kalangan ahli hukum Islam tersebut di atas, dapat dipahami bahwa mereka berbeda pendapat seputar kriteria seorang Mufti; apakah harus sekaliber Mujtahid atau cukup sebagai orang yang ahli dalam bidang fikih saja? As-Sam'ani termasuk yang berpendapat bahwa Mufti seharusnya juga seorang Mujtahid. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ahli Ushul fiqh.
Al-Zarkasy berkata, “Kalau kita berpendapat bahwa ijtihad itu bisa per kasus, maka ada ahli yang dianggap sebagai Mujtahid pada bidang-bidang tertentu. Namun, pada bidang-bidang lainnya dia termasuk muqallid. Tapi kalau kita tidak berpendapat bahwa ijtihad bisa dilakukan per kasus, berarti Mufti adalah orang yang menguasai semua bidang hukum Islam dengan keahlian maksimal."
Dengan demikian, kita mengerti bahwa syarat sebagai Mujtahid bagi siapa pun yang hendak menjabat sebagai Mufti tidak bersifat mutlak. Syarat ini masih bisa diperdebatkan. Apalagi dalam rentang sejarah yang panjang, Islam tidak selamanya dalam kondisi maksimal. Sehingga memiliki ahli hukum yang senantiasa kokoh dan otoritatif dalam segala bidang hukum. Namun ketika Islam lemah dalam lingkup peradaban manusia, pendapat yang paling memungkinkan untuk dijadikan sandaran adalah yang mengatakan bahwa seorang Mufti cukup berkualifikasi sebagai ahli fikih (faqih) saja. Bahkan, salah satu hal yang cukup terkenal di kalangan orang-orang yang concern terhadap hukum Islam adalah bahwa Mufti tidak mutlak berasal dari kalangan Mujtahid. Tetapi cukup dia termasuk orang yang mendalam pemahamannya terhadap Mazhab imamnya, mengerti ucapannya, mengerti pendapat yang paling kuat, memahami pendapat yang mutakhir. Jadi tidak perlu orang yang memiliki kemampuan untuk menggali hukum-hukum dari dalil-dalilnya secara total. Juga tidak perlu mendalam penguasaannya terhadap Qur'an dan Sunnah dan memahami seluk-beluk penunjukannya secara maksimal.
Kecendrungan ini diperkuat pula oleh Ibnu Daqiq al-Ied dalam kitab at-Talqih. Beliau menjelaskan, “Dikaitkannya fatwa dengan orang yang memiliki kemampuan berijtihad menyebabkan terjadinya banyak masalah. Bahkan masyarakat akhirnya kehilangan panduan agama dan bebas mengikuti hawa nafsu mereka. Pendapat yang paling baik dalam masalah ini adalah bahwa orang yang menginformasikan pendapat imam terdahulu, jika mereka adil dan memahami pendapat mereka dengan baik, lalu menyampaikan pendapat para imam itu kepada para muqallid, maka hal itu sudah dianggap cukup. Karena usaha itu sudah cukup memberikan keyakinan kepada masyarakat umum bahwa pendapat yang diberikan merupakan hukum Allah yang harus mereka laksanakan. Sungguh, kalangan ulama di zaman kita ini telah bersepakat menggunakan fatwa seperti ini. Ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa wanita di kalangan sahabat, menanyakan hal-hal seputar masalah haid dan semisalnya kepada suami mereka, berdasarkan apa yg mereka dengar dari Rasulullah Saw. Tentu pada kasus kita sekarang ini jauh lebih mungkin. Ketika itu, bertanya langsung kepada Rasulullah sangat memungkinkan. Sedang merujuk kepada para ulama masa lalu bagi generasi sekarang merupakan hal yang sangat mustahil. Masyarakat sekarang pun melaksanakan keputusan pengadilan tanpa memaksakan syarat Mujtahid bagi setiap hakim."

Perbedaan Antara Mufti dan Hakim
Ada sejumlah persamaan antara Mufti dan Hakim. Misalnya seperti derajat mereka seharusnya sampai ke tahap Mujtahid bagi sebagian ahli hukum Islam. Juga mereka sama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menjelaskan hukum Islam kepada masyarakat luas. Maka, pada poin ini, sebaiknya kita berusaha mencari sisi-sisi perbedaannya sehingga kita makin mengerti tugas mereka masing-masing. Dr. Nadiyah Tasyrif al-Umri mengatakan, “Peradilan adalah lembaga yang berkewajiban memberikan ketetapan hukum kepada orang-orang yang bersengketa dan menyelesaikan pertikaian mereka dengan cara memberikan hak-hak masing-masing denganberusaha memenuhiunsure-unsur keadilan." Sedang Sayyid Sabiq menyatakan bahwa peradilan adalah menyelesaikan pertikaian Masyarakat berdasarkan pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kedua pengertian tersebut, terlihat perbedaan antara peradilan dan lembaga fatwa.
Al-Qarafi menjelaskan perbedaan kedua jabatan ini dengan menegaskan, perumpamaan antara hakim dan Mufti di sisi Allah Allah seperti halnya hakim agung yang mengangkat dua orang pejabat. Yang pertama sebagai penggantinya dalam pelaksanaan hukum, sedang orang kedua seperti sang penerjemah yang mengkomunikasikan pesan sang hakim agung kepada orang-orang asing. Penerjemah hanya berfungsi sekedar sebagai pengalih bahasa dan pembawa informasi. Dia tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi informasi tersebut. Sedang wakil sang Hakim agung tersebut berwenang untuk menetapkan atau membatalkan ketetapan hukum yang belum diatur oleh hakim agung yang memberinya kewenangan tersebut. Bahkan, hal demikian telah diserahkan kepada sang wakil yang bersangkutan.....beliau melanjutkan, inilah perumpamaan posisi seorang hakim di sisi Allah. Dialah yang berperan sebagai pelaksana lapangan terhadap berbagai perintah Allah yang telah diserahkan kepadanya..."
Sebenarnya, perbedaan mendasar antara Mufti dan Hakim, sebagai mana yang dijelaskan oleh sarjana muslim adalah :
1) Ibnul Qayyim al-Jauziyah :
 Hukum yang telah ditetapkan oleh seorang hakim tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad hukum hakim lain. Berbeda dengan fatwa, Mufti lain bisa meninjau ulang fatwa Mufti sebelumnya dan berhak berfatwa dengan pendapat yang berbeda. Demikian pula fatwa seorang hakim bukanlah ketetapan hukum darinya. Jika hakim lain menetapkan hukum yang berbeda dengan fatwanya maka hal itu tidak membatalkan ketetapan hukumnya.
 Fatwa lebih luas cakupannya dibanding peradilan. Sehingga seorang budak, orang merdeka, lelaki, perempuan, orang buta. bahkan orang yang bisu bisa berfatwa melalui tulisan. Hal ini berbeda dengan hakim dan peradilan.
2) Imam Al-Qarafi :
 Masalah ibadah tidak bisa ditangani oleh hakim, tetapi hanya dibahas oleh Mufti. Seorang hakim tidak bisa memutuskan bahwa shalat tertentu benar atau salah.
 Fatwa mengikat statusnya bagi sang muqallid, terutama jika dia mengikuti Mazhab sang Mufti tersebut.....
3) Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki :
 Seorang Mufti bisa memberikan fatwa kepada orang yang sedang tidak berada bersamanya (ghaib). Tapi seorang hakim tidak boleh menetapkan hukum kepada orang yang sedang tidak berada di tempat dan juga keluarganya yang terdekat.

Urgensi Lembaga Fatwa dan Mufti Sebagai Hakim
Fatwa memiliki nilai dan urgensi yang sangat besar. Jabatan ini diemban oleh orang yang bertugas menjelaskan hukum-hukum Allah kepada masyarakat. Dengan jabatan ini, seseorang mendapat kehormatan tinggi karena berpeluang untuk memberikan kontribusi besar (amal shaleh) kepada masyarakat luas. Dr. Abdul Aziz al-Rabi'ah mengatakan, “Fatwa adalah jabatan penting. Dengan jabatan ini seseorang bertugas untuk menjelaskan masalah agama yang masih kurang jelas bagi masyarakat. Mengajari mereka cara paling tepat sehingga ketika dilaksanakan dengan baik, masyarakat akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Karena itulah mereka disebut Ulil Amri. Masyarakat diminta agar taat kepada mereka. Bahkan, ketaatan itu dianggap bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS an-Nisaa : 59)
Bahkan, fatwa ini merupakan jabatan yang langsung diemban oleh Allah sendiri, sebagaimana firman-Nya,
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(QS an-Nisaa : 176)
Cukuplah nilai keagungan jabatan ini dilihat dari keterlibatan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, sebagai Mufti. Dan, cukuplah keagungan dan kemuliaan itumenjadi nyata apabila posisi ini diemban oleh orang yang berperan sebagai wakil Allah dalam jabatan yang mulia ini.
Namun, di balik mulianya jabatan sebagai mufti, ternyata juga tersimpan tantangan dan bahaya besar.Rasulullah Saw. Menjelaskan
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه" . رواه أبو داود .
“Siapa pun yang berfatwa tanpa disertai pengetahuan yang mendalam maka dia akan menanggung dosa besar. Barang siapa yang memberikan fatwa kepada seseorang dengan fatwa lain yang dia sendiri mengetahui pendapat yang lebih bagus maka sungguh dia telah mengkhianati saudaranya itu."

Hukum Fatwa
Secara hukum, fatwa juga memiliki minimal lima status, sesuai hukum taklifi yang ada.
1. Boleh.
Inilah status hukum mendasar fatwa. Karena, berdasarkan realitas yang terjadi di kalangan sahabat didapati bahwa mereka mengeluarkan fatwa kepada masyarakat untuk mengarahkan mereka kepada ketentuan syariah. Sehingga ada kalangan sahabat yang terkenal dengan fatwanya yang begitu banyak dan ada pula yang terbatas fatwanya. Hal yang sama ditemukan pada kalangan tabi'in beserta generasi-generasi setelahnya. Makanya, ulama menjelaskan bahwa seharusnya masyarakat memiliki rujukan seputar masalah keagamaan yang bisa mereka tempati bertanya jika menghadapi masalah-masalah keseharian yang belum mereka ketahui status hukumnya. Sebagaimana firman Allah, “Bertanyalah kepada Ahli ilmu jika kalian tidak mengerti maksudnya.” (QS an-Nahl : 43)
2. Sunnah.
Dianjurkan bagi seorang Mufti untuk tetap mengeluarkan fatwa terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. Walau pun di wilayah tersebut memang ada seorang alim yang sama keahliannya dengan yang bersangkutan atau bahkan ada ahli lain yang jauh lebih kompeten dalam masalah istinbat hukum.
3. Wajib.
Status ini berlaku bagi siapapun yang memiliki otoritas kuat dalam menggali hukum Islam. Sedang masyarakat memang sedang membutuhkan seorang ahli di bidang hukum Islam. Sementara, di wilayah tersebut tidak ditemukan orang lain yang memiliki keahlian seperti dirinya. Apalagi, Allah menegaskan dalam Al-Qur’an (QS Al-Baqarah : 159).
4. Makruh.
Status ini berlaku bagi seorang Mufti yang sedang dalam kondisi tidak normal. Seperti sedang lapar berat atau sedang emosi berlebihan atau sedang mengalami perasaan galau yang sangat hebat atau takut berlebihan atau pun mengantuk berat atau pun menahan kencing atau menahan buang air besar atau semisalnya. Dalam kondisi demikian, seharusnya seorang Mufti menahan diri dari aktivitas fatwa. Karena keadaan demikian dia sedang tidak normal dan kurang bisa konsentrasi secara maksimal dalam menyelesaikan permasalah baru yang sedang dihadapi masyarakat.
5. Haram.
Status ini tentunya berlaku bagi siapapun yang tidak memiliki keahlian dalam bidang fikih dan tidak memahami seluk-beluk masalah yang sedang dipertanyakan. Diharamkannya seseorang yang tidak memenuhi kualifikasi untuk terlibat dalam aktivitas fatwa agar tidak termasuk dalam kategori orang yang mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa basis keilmuan yang jelas...(QS Al A'raf : 33) Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa mengatakan sesuatu seputar Allah tanpa disertai ilmu yang cukup termasuk perkara haram yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Karena itulah, Allah membatasi perkara haram pada ayat di atas dengan menggunakan lafaz pembatasan (adatu hasr)

Ragam dan Tingkatan Mufti
Karena terkait masalah keahlian dan kompetensi, apalagi ketika kita termasuk yang berpandangan bahwa fatwa bisa dilakukan kasus per kasus, maka tentu Mufti memiliki tingkat keahlian yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka menguasai perangkat-perangkat fatwa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi tingkatan para Mufti ini ke dalam beberapa level :
Tingkatan Pertama :
Seorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam seputar Al Qur'an, as Sunnah dan pendapat kalangan sahabat. Dia termasuk Mujtahid dalam peristiwa dan kejadian batu yang terjadi dalam masyarakat. Dia berusaha mengikuti petunjuk dan pengarahan syari'at secara maksimal. Ijtihadnya tidaklah tercederai oleh kenyataan bahwa dia pun bertaklid kepada Mufti lain yang lebih kredibel pada masalah tertentu. Bisa dipastikan bahwa semua ahli hukum Islam sekali pun tetap saja menjadi muqallid pada masalah lain di mana ada seorang mujahid yang lebih ahli darinya...
Tingkatan Kedua :
Mujtahid mazhab. Yaitu ahli yang mengerti fatwa, pendapat, mekanisme ijtihad dan dasar-dasar fatwa dalam lingkup Mazhab yang diikutinya sehingga dia memiliki kapasitas untuk berijtihad dan melakukan analogi pada perkara yang belum dibahas dalam mazhabnya tanpa bertaklid kepada imam madzhab tersebut, baik dalam lingkup status hukum maupun pada dalil yang digunakan. Namun, dia tetap berusaha mengikuti metode imam mazhabnya dalam bidang ijtihad dan mekanisme fatwa serta aktif mempromosikan Mazhab tersebut kepada masyarakat dengan menyusun dan menegaskannya. Sehingga dia searah dengan imamnya dari sisi tujuan dan metodenya sekaligus.
Tingkatan Ketiga
Mujtahid mazhab. Yaitu seorang ahli dalam lingkup Mazhab tertentu dengan menggunakan dalil-dalil yang digunakan dalam mazhabnya dan menguasai fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan. Hanya saja, dia tidak seahli tingkatan sebelumnya. Dia hanya membatasi diri pada pendapat dan fatwa imamnya tanpa memiliki keberanian dan keahlian untuk berijtihad sesuai metode imamnya. Akhirnya, dia tidak berani berbeda pendapat dengan sang imam. Jika dia menemukan pendapat imam madzhabnya pada masalah tertentu, maka dia tidak berani menggunakan pendapat lain...
Tingkatan Keempat.
Sekelompok orang yang terdidik dalam Mazhab tertentu, menghafal dengan baik fatwa dan persoalan yang dibahas oleh mazhab tersebut. Dengan tegas mereka mengaku sebagai muqallid penuh pada mazhab tersebut dari semua sisi. Jika mereka menyebutkan Al Qur'an dan as Sunnah pada masalah tertentu maka itu hanya sekedar sebagai bentuk tabarruk, bukan untuk berhijrah dan sandaran amalan. Jika mereka melihat adanya hadits sahih yang bertentangan dengan imam madzhabnya maka mereka komitmen dengan pendapat sang imam dan meninggalkan hadits shahih tersebut. Jika mereka melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain -radiyallahu 'anhum- berfatwa dan menemukan fatwa imam mereka berbeda dengan kalangan sahabat tersebut, mereka tetap komitmen dengan pendapat imam mazhabnya sambil berdalih, "Sang Imam tentu lebih tahu masalah ini dibandingkan kita. kita murni sebagai pengikutnya. Tentu tidak boleh menyalahi dan melampaui pendapatnya. Tentu sang imam lebih mengetahui dasar pemikirannya dibanding kami-kami ini.”
Selain keempat tingkatan Mujtahid di atas, kalau ada yang berani berfatwa, maka paling termasuk orang-orang yang suka menonjolkan diri dan tergolong orang-orang yang bermasalah....

Ragam Jenis Fatwa
Fatwa memiliki beragam kondisi sesuai maksud penanya dan kemungkinan masalah yang ditanyakan itu terjadi secara real di tengah masyarakat kepada 2 jenis :
1) Berdasarkan Maksud Penanya.
Pertanyaan terkadang seputar ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Jika pertanyaan berkategori seperti ini maka hendaknya sang Mufti menjelaskan ketetapan Allah dan Rasul-Nya dengan baik. Terkadang pertanyaan terkait langsung dengan pandangan imam Mazhab tertentu. Maka sang Mufti hendaknya memberitahukan sang penanya sisi pandang sang imam dengan berusaha mericek kembali sumber asli pendapat sang imam Mazhab dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menisbatkan pendapat tertentu kepadanya kecuali jika sang Mufti yakin sepenuhnya bahwa pendapat tersebut betul-betul sisi pandang sang imam yang bersangkutan. Jika sang penanya meminta pendapat mana yang kira-kira dianggap paling kuat (rajih) oleh sang Mufti maka hendaknya beliau menjelaskan pilihannya yang dianggap sebagai pendapat terkuat, tentunya setelah berusaha keras dan dengan segenap keahlian untuk memilih dan menyeleksi pendapat mana kira-kira yang betul dekat kepada kebenaran.
2) Berdasarkan Pada Kemungkinan Terjadinya Hal-Hal Yang Dipertanyakan.
Berdasarkan pada sisi ini, fatwa terbagi ke 2 bentuk :
1. Seorang penanya menanyakan hal-hal yang dialami secara langsung dan memang dia sangat membutuhkan jawaban tersebut untuk diamalkan. Maka seorang Mufti wajib menjawab pertanyaan tersebut sesuai kecenderungan yang dimilikinya. Dalam kondisi seperti ini, tidak boleh bagi Mufti menunda jawaban karena sang penanya membutuhkan jawaban tersebut sesegera mungkin.

2). Sang penanya menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Pertanyaan seperti ini umumnya tidak jauh dari tiga kondisi :
 Permasalah yang ditanyakan memiliki jawaban tegas dari teks-teks keagamaan berupa Qur'an, Sunnah atau ijma' maka sang Mufti boleh saja menjelaskannya sesuai kondisi yang ada. Namun, pertanyaan demikian tidak wajib dijawab oleh beliau.
 Pertanyaan yang ada jauh dari realitas atau bahkan terhitung mustahil. Pertanyaan yang ada hanya bersifat prediksi atau pengandaian semata. Pada kondisi seperti ini, sebaiknya sang Mufti tidak perlu memberikan jawaban. Karena ulama klasik tidak senang menjawab hal-hal yang masih belum jelas kejadiannya. Dan, berpendapat dengan nalar bebas hanya dibolehkan jika dalam kondisi mendesak dan dalam keadaan darurat. Sementara pada kasus yang ada, tidak tampak adanya kondisi darurat yang dimaksud.
 Pertanyaan yang dilontarkan seputar hal-hal yang jarang terjadi. Namun, sang penanya berharap bisa mengetahui jawabannya secara jelas agar jika menemukan kejadian serupa dia bisa menjelaskan sisi hukumnya kepada masyarakat luas. Pada kondisi seperti ini, dianjurkan bagi Mufti untuk memberikan jawaban, jika memang terlihat banyak maslahatnya bagi yang bersangkutan.

Syarat dan Karekteristik Mufti
Mengingat bahwa profesi sebagai Mufti merupakan jabatan yang terkait langsung dengan masyarakat luas maka ada beberapa persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan oleh kalangan ahli fikih. Hanya saja, dalam menentukan persyaratan dan kriteria ini terdapat perbedaan pandangan pada beberapa poin. Sekalipun tentunya ada poin-poin tertentu yang disepakati. Seperti, Islam, Akil, balig, adil dan terpercaya.
An-Nawawi mengatakan, “Syarat seorang Mufti adalah muslim, terpercaya, bebas dari indikasi fasik dan hal-jal yang merusak kehormatan, memiliki pemahaman yang dalam, berpikiran terbuka, kokoh dalam pemikiran, benar sikap dan tata cara penarikan kesimpulan hukum yang dilakukan, mengerti perkembangan terkini masyarakat. Syarat ini berlaku sama terhadap orang merdeka atau budak, perempuan, orang buta atau yang tuli jika bisa menulis atau mampu berbahasa isyarat dan dimengerti oleh orang sekitarnya.”
Khatib al-Baghdadi menjelaskan, “Karakter pertama bagi Mufti yang harus diterima fatwanya adalah hendaknya dia telah balig. Karena anak kecil belum dianggap pendapatnya. Lalu hendaknya seorang Mufti itu orang yang berakal, karena ilmu tak terhitung jika berasal dari orang gila karena hilangnya kesadarannya. Juga dia harus adil dan terpercaya. Karena kalangan ulama telah bersepakat bahwa orang fasik tidak bisa diterima fatwanya seputar masalah keagamaan, sekalipun termasuk orang yang cerdas dalam bidang fikih, baik dia seorang hamba atau pun orang merdeka. Karena kemerdekaan tidak termasuk syarat sahnya mengeluarkan fatwa. Seorang Mufti semestinya paham hukum-hukum syari'at. Pengetahuan ini mencakup pemahaman seputar dasar-dasar hukum beserta cabang-cabangnya yang begitu luas.”
Untuk lebih menegaskan cakupan keahlian yang harus dikuasai oleh seorang Mufti, Abul Khattab menambahkan, “Seorang Mufti seharusnya menguasai mekanisme ijtihad, menguasai dalil-dalil syari'at dan dianggap cukup jika dia mampu menguasai cara berargumen dengan dalil-dalil tersebut.”
Secara umum, syarat dan kriteria seorang Mufti adalah :
1. Menguasai argumentasi rasional yang menegaskan keberadaan Allah, diutusnya para rasul dan dukungan Allah kepada mereka dengan beragam mukjizat serta tugas mereka dalam menyampaikan risalah.
2. Menguasai dalil-dalil hukum dan ragamnya, perbedaan tingkatan dalam nilai kandungannya, dan tata cara menyimpulkan hukum serta tata cara mentarjih pendapat yang berbeda.
3. Adil dan terpercaya sehingga dia diakui saat mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan.
Sebagai penutup bagian ini, kami nukilkan ucapan Ahmad bin Hambal yang sering kali dikutip banyak sarjana dalam pembahasan ini. Beliau mengucapkan, “Tidak pantas berfatwa orang yang tidak memiliki keinginan kuat. Karena tanpa adanya keinginan kuat maka dia tidak memiliki cahaya pada diri dan ucapannya. Tidak memiliki kebijaksanaan, kemuliaan dan ketenangan. Kokoh dalam berpendapat dan dalam keilmuan. Karena jika tidak demikian maka ia mudah diacuhkan oleh masyarakat.”

Adab dan Tata Krama Mufti
Terdapat beberapa adab dan tata Krama yang seharusnya diperhatikan oleh seorang Mufti dalam menjalankan tugas dan perannya di tengah masyarakat. Adab dan tata Krama ini merupakan kesimpulan yang disarikan oleh An-Nawawi dari 2 sumber yang berbeda. Pertama, karya Al-Khatib al-Baghdadi yang berjudul al-Faqih wa al-Mutafaqqih. Kedua, karya Ibnu as-Shalah dalam kitab Adab al-Mufti wa al-Mustafti. Di sini, kami hanya merangkum intisari yang ditulis An-Nawawi tanpa menukil penjelasan lebih detail setiap poin yang belia tulis dalam kitab al-Majmu'.
Beberapa adab dan tata krama Mufti adalah :
1. Wajib bagi seorang Mufti menjawab pertanyaan secara utuh sehingga sang penanya merasa mendapatkan solusi dan pencerahan. Dan, jika jawaban diberikan via lisan, sebaiknya Mufti memberikan jawaban secara ringkas.
2. Sebaiknya seorang Mufti tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya dia ketahui gambaran peristiwanya selama dalam kertas pertanyaan tidak ditemukan adanya indikasi yang mengarah ke masalah tersebut. Yang seharusnya dilakukan adalah menulis jawaban pertanyaan sebatas yang tertera pada lembar pertanyaan.
3. Jika penanya tergolong orang yang terbatas pemahamannya, lambat cara berpikirnya, maka sang Mufti sebaiknya lebih sabar menghadapinya. Berusaha memberikan pemahaman kepada penanya dengan lembut. Karena bersabar ketika menghadapi kondisi demikian berpotensi mendatangkan pahala besar.
4. Mufti diharuskan mencermati pertanyaan yang ada di lembar pertanyaan, terutama bagian akhirnya. Karena inti pertanyaan umumnya sangat terkait dengan bagian akhir. Sekali pun, sering kali banyak dilalaikan orang.
5. Sangat dianjurkan bagi Mufti agar membacakan pertanyaan kepada orang yang dikenal menguasai masalah yang ditanyakan sekaligus berdiskusi dengan mereka. Karena berdasarkan tradisi kalangan sahabat, jika salah seorang dari mereka ditanya, mereka berusaha berdiskusi dengan sahabat lainnya yang sekiranya pernah mendapatkan pertanyaan dan Jawaban serupa di masa Rasulullah.
6. Hendaknya Mufti menuliskan jawaban pada lembar jawaban dengan tulisan yang jelas. Tidak terlalu mepet barisnya dan tidak terlalu renggang. Kata dan kalimat jawaban sangat jelas dan mudah dipahami oleh orang awam.
7. Semaksimal mungkin seorang Mufti menjawab pertanyaan dengan ringkas sehingga mudah dipahami dengan baik oleh kalangan awam dan tidak berpotensi menimbulkan kerancuan dan kesalahpahaman.
8. Jika sang Mufti melihat jawabannya berbeda dengan harapan penanya dan tampak sang penanya tidak senang dengan jawaban yang tertulis, maka Mufti sebaiknya menjawab secara lisan saja. Mufti diharuskan menyadari bahaya mengikuti keinginan penanya atau musuhnya dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan.
9. Jika Mufti melihat adanya maslahat bagi penanya ketika sedikit tegas dalam fatwanya maka sikap itu dipandang tepat agar yang bersangkutan bisa berhati-hati. Hal ini berdasarkan pada riwayat Ibnu Abbas. Ketika dia ditanya oleh seseorang seputar kemungkinan adanya peluang seorang pembunuh diterima taubatnya, dia menjawab tidak ada. Lalu, orang berbeda bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama, namun jawabannya berbeda. Lalu beliau menjelaskan, saya lihat di mata orang pertama ada dendam membara kepada seseorang sehingga saya berusaha mencegahnya. Sedang orang kedua saya lihat tampilannya penuh penyesalan sehingga saya tidak mau membuatnya putus asa.
10. Jika lembar pertanyaan menumpuk di meja sang Mufti, hendaknya beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan pada urutannya. Sama seperti yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara.
11. Tidak ada masalah jika Mufti menyebutkan argumentasinya dalam Fatwa-fatwanya selama jelas, singkat dan padat.












KESIMPULAN
Setelah penelitian ini dilakukan, beberapa kesimpulan yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Bahwasanya subtansi fatwa adalah penjelasan seputar hukum-hukum Islam. Dengan demikian, orang yang melakukan fatwa seharusnya adalah yang memiliki pemahaman yang utuh terhadap al-Qur’an dan Sunnah. Mayoritas sarjana muslim (Jumhur) berpendapat bahwa sorang mufti haruslah berkualifikasi sebagai mujtahid. Walaupun sebagian sarjana memandang cukup sebagai ahli agama (faqih) saja. Perbedaan ini berdasarkan pada sebuah prinsip fikih yang berbunyi, “Apakah ijtihad itu mungkin dilakukan per kasus atau tidak.”
2. Mengeluarkan fatwa merupakan sebuah profesi besar yang dilakukan sendiri oleh Allah dengan firman-Nya, “Jika mereka meminta fatwa kepadamu seputar masalah wanita, katakan bahwa Allah akan memberikan fatwa seputar masalah-masalah yang mereka alami…..” lalu, profesi ini diemban oleh Rasulullah Saw. dan sahabat-sahabatnya di kemudian hari. Namun di balik kemuliaan profesi ini, juga tersimpan potensi bahaya bagi siapa pun yang menjabat profesi ini jika tidak memenuhi standar keahlian yang mapan. Karena dia rentan bermasalah sebab ia mengatakan sesuatu tanpa disertai pengetahuan yang cukup.
3. Mufti memiliki beragam tingkatan. Hal ini menegaskan pendapat kalangan yang mengatakan bahwa fatwa tidak perlu orang yang berkualitas mujtahid. Karena kalau syarat seperti ini ditetapkan, maka akan terjadi masalah besar di tengah masyarakat. Mereka akan memperturutkan hawa nafsu tanpa bimbingan dan pengarahan ahli agama akibat susahnya mendapatkan seseorang yang memenuhi kriteria sebagai seorang mufti.
4. Mufti memiliki sejumlah persyaratan dan kriteria, seperti haruslah seorang muslim, terpercaya dan amanah, jauh dari indikasi kefasikan dan hal-hal yang dapat merusak kehormatan. Memiliki pemahaman yang baik, cerdas, otaknya encer, berkelakuan baik dan benar tata cara dan prosedur penarikan kesimpulan hukum yang dilakukannya.










DAFTAR PUSTAKA


Al-‘Amidi, al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam, vol. 4.cet. 2, th. 1980.

Al-Fayyomi, Ahmad bin Muhammad Ali al-Muqri, Al-Misbah al-Munir Fii Gharib Syarh al-Kabir, (Bairut – al-Maktabah al-‘Ilmiyah, vol. 1, tth.)

Al-Turki, Dr Abdulllah Abdul Muhsin al-Turki dalam kitab Ushul Mazhab Imam Ahmad, (Baerut : Muassasah al-Risalah), cet. 4, th. 1996 M/1416 H.

Al-Jaizani, Dr. Muhammad Husain bin Hasan, Ma’alim Ushul al-Fiqh ‘Inda Ahlu Sunnah, (Dar Ibn al-Jauzi – KSA), cet. 2, th. 1998, hal. 512.

Al-Hanbali, Ibn Hamdan, Sifat al-Fatwa wa al-Mufti, wa al-Mustafti, (al-Maktab al-Islami – Damaskus), cet. tth, hal. 13

Al-Sam’ani, Abu al-Muzaffar Manshur bin Muhammad bin Abdul Jabbar, Qawathi al-Adillah Fii Ushul al-Fiqh, (Maktabah al-Taubah), Vol. 5, th. 1998

Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, (Libanon – Dar al-Ma’rifah), tth.

Al-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhit Fii Ushul al-Fiqh (Dar al-Shafwa), cet. 2, th.1992.

Al-Rabi’ah, Dr. Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Ali, al-Mufti Fii al-Syari’ah al-Islamiyah Wa Tathbiqatuha Fii Hadza al-Ashr, cet, 1, th1978.

Al-Kalwazani, Abul Khaththab, al-Tamhid Fii Ushul al-Fiqh, (Dar al-Madani), cet. 1, 1985.

Al-Umri, Dr. Nadiyah Tasyrif, al-Ijtihad Fii al-Islam, (Baierut – Muassasah al-Risalah), cet. 2, th 1983.
Al-Qarafi, al-Ihkam Fii Tamyiz al-Fatawa min al-Ahkam wa Tsharrufat al-Qadhi wa al-Imam, (Suriah – Maktabah al-Mathbuat al-Islamiyah), tth.

An-Nawawi, al-Majmu Syarh al-Muhazzab, (Baerut – Dar al-Fikr), vol. 1, cet. 1, th. 1996.

Al-Khatib al-Bagdadi, al-Faqih wa al-Mutafaqqih, (Baerut – Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), vol. 1,

Ibn Daqiq al-Ied, al-Talqih, dikutip oleh al-Zarkasyi dalam kitab al-Bahr al-Muhit.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqiin ‘An Rabbi al-‘alamin, (Kairo : Dar al-Hadits), vol 1, cet. 1, th. 2003.

Ibnu an-Najjar al-Hambali, Syarh al-Kaukab al-Munir, (Riyadh – Maktabah al-‘Ubaikan), vol. 4 , th. 1993.

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Mesir – Dar al-Fath lil I’lam al-Arabi), cet. 29, th. 1999.