journal

Artikel Madzahib Volume 2: PROBLEMA MUFTI SEBAGAI PEJABAT PUBLIK (ANALISIS NORMATIF)

PENDAHULUAN
Berdasarkan analisa yang digunakan, ditemukan bahwa pemimpin tertinggi yang membawahi para mufti danjurkan agar senantiasa mengecek para mufti yang layak dan tidak layak. Sehingga yang tidak layak diberhentikan dari profesinya agar tidak berfatwa berdasarkan hawa nafsu dan tidak menyesatkan masayarakat. Namun, jika memang seorang mufti dianggap cakap, hanya saja terjadi kesalahan dan keteledoran dalam merilis fatwa, maka sang mufti harus menginformasikan kesalahan tersebut kepada penanya. Jika ditemukan ada mufti yang gemar mengoleksi rukhsah yang diberikan setiap imam mazhab dalam banyak fatwanya maka hal seperti ini harus dicegah karena bisa menyebabkan sang mufti menjadi orang zindiq. Demikian pula, jika seorang mufti menerima pertanyaan tentang suatu peristiwa atau kejadian di masa lalu, kemudian di belakang hari ada pengulangan persitiwa dalam kategeri yang sama maka sebaiknya sang mufti meninjau ulang fatwanya dengan harapan jika ada perubahan keadaan dan kondisi, sang mufti bisa merubah isi fatwanya sehingga lebih relevan dengan kondisi kekinian masyarakat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kitab yang membahas masalah fatwa secara khusus seperti kitab sifat al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti karya Ibnu Hamdan al-Hambali dan kitab Zakhr al-Mukhti min Adab al-Mufti Karya Shadiq Hasan Khan. Adapun data sekunder diperoleh melalui kitab-kitab ushul al-Fikh yang ditulis oleh terutama ulama-ulama klasik seperti al-Bahr al-Muhit fi Ushul al-Fikh karya Imam al-Zarkasyi dll. Data-data yang diperoleh dianalisa dengan pendekatan deskriptif analisis.
PEMBAHASAN
Karena begitu tingginya posisi seorang Mufti di sisi Allah ketika mampu komitmen dengan kebenaran dalam menyimpulkan hukum terhadap peristiwa yang ditanyakan oleh masyarakat. Dan, karena begitu besarnya peluang pahala bagi Mufti jika jabatan ini bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Maka, pada penelitian ini, kami akan menyajikan beberapa permasalah yang seharusnya diperhatikan dengan baik oleh setiap Mufti. Harapannya, profesi sebagai mufti bisa berjalan pada rel yang tepat sehingga bisa mengarahakan masyarakat dengan tepat ke jalan yang diridha’i Allah Swt..
Berfatwa Tanpa Disertai Latar Belakang Keilmuan Yang Cukup.
Sudah dimaklumi bahwa profesi Mufti seharusnya diberikan kepada orang yang ahli di bidang fikih. Bahkan, oleh sebagian ulama, profesi ini hanya dipercayakan kepada seorang yang telah mencapai derajat Mujtahid. Tentunya persyaratan ini diberlakukan demi menjaga agar profesi ini tidak dijabat oleh orang yang tidak memiliki kualitas maksimal. Karena jika hal itu terjadi maka masyarakat bisa tersesat, sebagaimana sang Mufti tersesat.
Bahkan generasi terbaik di masa lalu sangat berhati-hati ketika hendak mengeluarkan fatwa. Sehingga setiap mereka berharap agar ada sahabat lain yang bisa mewakili dan menggantinya dalam mengeluarkan fatwa. Ahmad bin Hambal berkata, sebagaimana berita yang beliau terima dari Abdul Rahman bin Abu Laila, “Saya masih sempat bertemu dengan 120 sahabat Rasulullah Saw. dari kalangan Anshar. Setiap mereka sangat berharap agar ketika ada pertanyaan dari kalangan masyarakat muslim, maka sahabat lain bisa mewakili mereka dalam berfatwa. Bahkan ketika mereka sedang menjelaskan hukum pun, mereka tetap berharap ada pihak lain yang bisa menggantikannya.
Sikap berhati-hati dan upaya menahan diri dari sikap tergesa-gesa dan ceroboh dalam mengeluarkan fatwa, yang dilakukan oleh generasi emas Islam itu merupakan perwujudan dari pemahaman mereka yang sangat dalam terhadap peringatan Rasulullah Saw. yang berbunyi, “Barang siapa yang mengada-ada tentang sesuatu dan menyandarkannya kepadaku, padahal dia sadar itu bukan ucapanku, maka bersiaplah menempati sebuah rumah di neraka. Dan, barang siapa yang berfatwa tanpa disertai dengan pengetahuan yang cukup, maka dosanya akan ditanggung oleh yang bersangkutan.”
Hadits ini menunjukkan adanya ancaman keras terhadap pemalsu hadits. Dan juga menunjukkan peringatan keras bagi siapapun yang berfatwa dengan fatwa tertentu untuk pihak dan orang tertentu. Dan, dalam kategori ini, Ibnul Qayyim al-Jauziyah menerangkan, “Allah telah mengharamkan siapapun mengatakan sesuatu tentang diri-Nya tanpa disertai ilmu yang cukup dalam aspek fatwa dan putusan hukum (peradilan). Bahkan, Allah menjadikan keharaman ini pada tingkat yang hebat dan posisi tertinggi dalam firman-Nya,
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS al-A'raf : 33)
Pada ayat ini Allah mensistematika tingkatan haram menjadi empat peringkat. Dan, Allah mengawali dari tingkat paling rendah (fawahisy), lalu berlanjut ke tingkat yang lebih haram (itsm dan zulm), lalu ke tingkat yang lebih tinggi nilai keharamannya berupa menyekutukan Allah Swt.. Hingga ke tahap paling tinggi, yaitu mengatakan sesuatu seputar Allah tanpa disertai ilmu yang mapan.”
Ada pun pada lingkup masyarakat, tentu bahaya jika jabatan ini dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas mumpuni dalam bidang fikih sudah sangat jelas. Karena itulah Ibnu Najjar dalam salah satu karyanya telah mengingatkan, “Diwajibkan bagi pemangku jabatan, berdasarkan pandangan mayoritas sarjana ahli hukum Islam, agar mencegah dan melarang siapapun yang tidak memiliki bekal keilmuan yang cukup untuk mengeluarkan fatwa.” Hal yang sama ditegaskan oleh al-Khatib al-Baghdadi. “Penting bagi setiap pemimpin untuk selalu mengecek para Mufti. Siapa pun yang memang dianggap cakap dan pantas maka posisinya sebagai Mufti tetap dilanggengkan. Ada pun yang tidak berkualitas dipecat dari jabatannya dan diberikan ancaman jika masih berani berprofesi sebagai Mufti.”
Salah Dalam Menyimpulkan Dan Merilis Fatwa.
Kesalahan adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat manusia. Mufti pun termasuk manusia yang mungkin khilaf dan salah. Hanya saja kesalahan seorang Mufti bisa berakibat fatal sehingga menyebabkan rusaknya asset hingga mengancam jiwa manusia. Atau bisa saja kesalahan yang dilakukan oleh Mufti terjadi karena menyelisihi dalil-dalil syar'iat yang terhitung jelas dan kokoh, baik berupa Qur'an, Sunnah atau pun ijma'.
Peristiwa seperti ini pernah terjadi pada zaman sahabat dan generasi setelahnya. Sebagai contoh, informasi yang disampaikan oleh Said bin Iyas tentang seorang lelaki yang menikah dengan seorang wanita dari Bani Syamh. Setelah akad, sebelum menggauli, dia melihat ibunya. Ternyata sang ibu lebih menarik dibanding anak perempuannya. Akhirnya, sang anak ditalak. Untuk menegaskan langkahnya tersebut dibenarkan, lelaki tersebut mendatangi Ibnu Mas'ud sambil menjelaskan, “Saya menikahi seorang wanita. Namun, sebelum aku menggaulinya, aku melihat ibunya. Ternyata ibunya jauh lebih menarik dibanding sang anak. Bolehkah aku ceraikan anaknya, lalu aku menikah dengan ibunya. Boleh, kata Ibnu Mas'ud. Maka sang lelaki menceraikan sang anak lalu menikah dengan ibunya.
Ketika Ibnu Mas'ud berkunjung ke kota Madinah, dia bertanya kepada beberapa kalangan sahabat. Ternyata mereka umumnya tidak memperbolehkan hal tersebut. Maka, ketika pulang, dia langsung mencari Bani Syamh tersebut sambil berkata, “Mana lelaki yang menikah dengan seorang ibu yang telah ia ceraikan anaknya? ” Mereka menjawab, ini dia. Ibnu Mas'ud berkata, “Ceraikan.!” Mereka bertanya, bagaimana bisa, perutnya telah buncit? Ibnu Mas'ud berkata, walaupun sudah hamil, tetap harus diceraikan karena hal itu haram di sisi Allah.
Ini adalah contoh real bagaimana kalangan sahabat meralat Fatwanya karena bertentangan dengan teks syari'at secara nyata. Sebagai konsekwensinya, sang Mufti harus menyampaikan kesalahan tersebut kepada sang penanya agar menghentikan perbuatan yang didasari oleh fatwa yang bermasalah. Shadiq Hasan Khan berkata, “Jika seorang Mufti menyadari kesalahannya dengan penuh kesadaran karena menyalahi kesepakatan ummat (ijma') maka dia harus menginformasikan kepada sang penanya. Kalau kesalahan terjadi hanya karena menyalahi pandangan madzhabnya atau pendapat imamnya maka tidak perlu disampaikan kepada sang penanya.” An-Nawawi juga menegaskan hal yang sama.
Jika Mufti berfatwa sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan pada asset atau pun mengancam jiwa, lalu terbukti salah, maka dia harus menanggung semua kerusakan yang ada. Ini berlaku bagi Mufti yang cakap. Namun jika Mufti tersebut memang kurang layak maka dia tidak perlu menanggung kerusakan karena si penanya salah dalam memilih orang yang seharusnya ditempati meminta fatwa. Walau demikian, sejumlah kalangan ahli melihat bahwa seseorang yang berfatwa tanpa disertai keahlian yang baik justru lebih panatas bertanggung jawab terhadap kerusakan fatwa yang disampaikannya. Karena dia telah menipu penanya, seolah dia orang yang ahli di bidang fatwa.
Mufti Berfatwa Berdasarkan Keringanan (Rukhsah) Yang Dimiliki Setiap Imam.
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Mufti adalah kemampuannya untuk menjaga diri dari sikap ceroboh dan cenderung memilih pendapat yang dipandang paling ringan pada setiap mazhab yang ada. Salah satu bentuk sikap ceroboh dan menggampangkan yang seharusnya dihindari oleh Mufti adalah mencari-cari kemudahan dan keringanan yang difatwakan oleh ulama, mudah menafsirkan suatu syubhat secara serampangan dan berpikir mendalam agar bisa mendapatkan keringanan (rukhsah) dan mengikuti pendapat paling lemah. Jika seorang Mufti terindikasi melakukan praktek demikian, maka beberapa kalangan ulama memandangnya sebagai orang fasik. Walaupun sekelompok ulama yang lain tidak sampai memfonisya sebagai orang fasik.
Al-Zarkasy berkata, “Jika seorang Mufti senantiasa mencari dan memilih pendapat yang paling ringan dan mudah, maka dalam memfonisya sebagai orang fasik terdapat dua Mazhab. Abu Ishaq dan al-Marwazi berpendapat bahwa dia dianggap fasiq. Sementara itu, Ibnu Abu Hurairah berkata tidak. Ahmad bin Hambal menjelaskan, “Jika seseorang mengamalkan setiap jenis rukhsah seperti pada aspek minuman keras dia memilih pendapat masyarakat Kufah, dan pendapat masyarakat Madinah pada masalah simak dan pendapat kaum Makkah dalam hal nikah mut'ah maka dia terhitung orang fasik.” Dengan makna yang sama al-Auza'i berkata, “Siap pun yang mengoleksi pendapat dan pandangan aneh setiap ulama maka dia terancam keluar dari bingkai Islam.”
As-Sam'ani juga menegaskan, “Orang seperti ini termasuk orang yang melampaui batas dalam beragama, menciderai hak-hak Allah, mengkhianati orang yang bertanya seputar agama kepadanya dan menipu mereka, melenceng dari perintah Allah (QS Ali Imran : 187).”
Termasuk kalangan ulama yang memandang kefasikan orang-orang yang gemar mencari keringanan yang diberikan setiap imam Mazhab adalah Ibnul Qayyim al-Jauziyah dan Ibnu Najjar. Ibnul Qayyim berkata, “Tidak boleh bagi seorang Mufti mencari-cari celah hukum (hiyal) yang berkategori haram atau pun makruh dan tidak boleh pula mengoleksi rukhsah dan keringanan agar bisa meringankan orang tertentu. Jika dia melakukan hal demikian maka dia termasuk orang fasik dan haram bagi yang bersangkutan untuk mengeluarkan Fatwa-fatwanya lagi. Jika ada niat baik dalam mencari celah-celah hukum (hiyal) yang memang masih dibolehkan dan tidak mengandung syubhat dan masalah karena dia bermaksud membebaskan penanya dari masalah besar, maka hal seperti ini dianggap tidak bermasalah. Bahkan hal demikian sangat dianjurkan. Rasulullah telah memberikan solusi untuk Bilal agar menjual kurma dengan sejumlah Dinar lalu membeli dengan uang Dinar tersebut sejumlah kurma yang berbeda mutunya agar terhindar dari jeratan riba.
Ibnu Najjar berusaha menjelaskan alasan di balik pemberian status fasik bagi siapapun yang senang mencari keringanan yang difatwakan oleh kalangan ulama dengan menegaskan, “Karena tidak ada ulama yang membolehkan mengambil dan mengoleksi semua keringanan dan rukhsah yang dikeluarkan oleh ulama. Ulama tertentu bisa jadi memberikan rukhsah pada bab tertentu namun pada bab yang lain mereka tetap memberikan pandagan hukum yang berlaku normal.”
Perubahan Fatwa Karena Faktor Waktu, Tempat Dan Adat Istiadat Masyarakat.
Waktu, tempat dan kebiasaan yang menjadi tradisi dan adat istiadat di sebuah masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap status fatwa yang dikeluarkan. Sehingga setiap zaman, tempat dan kondisi masyarakat seharusnya dipahami dengan baik oleh para Mufti yang bertugas. Tentunya dengan banyak berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dan terlibat dengan beragam permasalahan dan isu-isu yang sedang berkembang di dalamnya. Karena memang tugas seorang Mufti adalah mendialogkan antar norma-norma Islam dengan realitas masyarakat secara baik.
Al-Syaukani menjelaskan, “Tradisi dan adat istiadat masyarakat merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dipertimbangkan secara matang ketika hendak memberlakukan hukum-hukum syari'at. Karena itulah, seorang Mujtahid dianjurkan dengan sangat agar mengenal kondisi real masyarakat sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan budaya masyarakat yang dianggap tidak bertentangan dengan syari'at. Termasuk syarat yang ditetapkan untuk seorang Mufti adalah mengerti realitas masyarakat, memahami gaya perbincangan mereka seputar akad-akad dan tata cara bermuamalah yang mereka lakukan dan juga memahami tradisi lisan dan gaya perbincangan mereka sebaik mungkin. Tujuannya agar fatwa yang dikeluarkan seminimal mungkin dapat terhindar dari kontradiksi dan perdebatan. Dari sini tampak sekali adanya perubahan sebuah fatwa akibat perbedaan waktu, tempat dan kondisi masyarakat. Tentu perubahan seperti hanya berlaku pada hal-hal yang memang penetapan hukumnya didasari oleh faktor adat istiadat dan hal-hal yang memang antar satu masyarakat dan masyarakat lainnya memiliki perbedaan dan keragaman.”
Al-Qarafi termasuk ulama yang mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi real masyarakat sebelum mengeluarkan fatwa. Dia menerangkan, “Bahkan perubahan adat istiadat terkadang tidak diperlukan untuk melakukan perubahan fatwa. Cukup kita keluar daerah menuju ke da’erah lain, di mana adat istiadatnya berbeda dengan adat istiadat daerah asal kita maka kita memberikan fatwa berdasarkan pada tradisi yang berlaku pada daerah tersebut. Tradisi dan adat istiadat di daerah asal kita tidak lagi menjadi pertimbangan. Demikian pula jika kita kedatangan seseorang dari sebuah negeri yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang berbeda sepenuhnya dengan wilayah kita, maka kita tidak boleh memberikan fatwa kepadanya berdasarkan kondisi wilayah kita, tetapi tetap mempertimbangkan kondisi real negeri asalnya.”
Namun, perlu diperjelas bahwa hukum yang bisa berubah berdasarkan pada tempat, waktu dan kondisi hanyalah hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah semata. Dr. Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burno menerangkan dalam kitabnya, “Para ahli fikih bersepakat bahwa pendapat yang bisa berubah sesui kecenderungan dan perubahan waktu, tempat dan adat istiadat adalah hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah saja, yang penetapannya berdasarkan pada nilai maslahat atau analogi (qiyas) atau sesuai adat dan budaya yang ada. Karena itu, hukum-hukum yang didasari oleh teks Qur'an dan Sunnah tidak bisa berubah dan tidak masuk dalam kategori ini. Sehingga sebagian ahli mengungkapkan kaedah ini dengan batasan, “Hukum-hukum yang berkategori ijtihadiyah tidak bisa dipungkiri perubahannya sesuai kondisi waktu, tempat dan adat istiadat.”
Sedang masalah-masalah yang biasanya seorang Mufti merujuk kepada adat istiadat dan budaya sebelum menetapkan fatwa adalah seperti masalah klaim/pengakuan terhadap suatu benda atau barang (iqrar), sumpah, wasiat, lafaz-lafaz thalak dan pembebasan budak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis, “Tidak patut seorang Mufti berfatwa pada masalah-masalah seperti klaim/pengakuan terhadap suatu benda atau barang (iqrar) , masalah sumpah, wasiat, lafaz-lafaz thalak dll yang memang terkait langsung dengan tradisi lisan masyarakat berdasarkan pemahamannya secara murni, tetapi harus merujuk secara langsung kepada budaya masyarakat dan mengeluarkan fatwa berdasarkan pada kebiasaan dan budaya tersebut. Walaupun secara substansial berbeda dengan yang seharusnya. Jika dia tidak melakukan prosedur tersebut, dia bisa tersesat dan menyesatkan masyarakat. Demikian pula pada lafaz-lafaz thalak dan pembebasan budak.”
Meninjau Ulang Fatwa Ketika Adanya Kejadian Dan Peristiwa Baru.
Jika sebuah peristiwa terjadi, lalu seorang penanya meminta fatwa kepada seorang Mufti lalu mufti memberikan fatwa kepada yang bersangkutan, maka ketika peristiwa serupa terulang lagi di kemudian hari maka ulama berbeda pendapat apakah dihukumi sama atau harus ditinjau ulang? Secara umum, al-Zuhaili telah memberikan peta perbedaan ulama dalam masalah ini pada komentarnya terhadap kitab Syarahal-Kaukab al-Munir,“Al-Baqillani dan Ibnu Aqil serta mayoritas ulama Ushul menegaskan keharusan meninjau kembali sebuah fatwa karena terulangnya peristiwa yang sama di masa lalu. Namun, Ibnul Hajib dll lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak perlu ditinjau ulang. Sementara itu, al-Razi, An-Nawawi, Ibnu Subki dan Abul Husain al-Bashri memilih pendapat yang lebih detail. Walaupun dalil-dalil yang mereka jadikan dasar argumen mengarah kepada pendapat yang tidak mendukung peninjauan ulang. Salah satu alasan kalangan yang berpendapat bahwa harus ditinjau ulang, sebagaimana pandangan Ibnu Aqil adalah bahwa jika dia tidak meninjau ulang hukum peristiwa yang terulang tersebut berarti dia bertaklid kepada dirinya sendiri. Padahal, jika ia meninjau ulang masalah tersebut sangat mungkin pendapatnya berubah.
Pendapat ini diperkuat oleh Klan Taimiyah dengan alasan yang sama.
Sedang argumen kalangan sarjana ahli yang merasa cukup dengan fatwa pertama, mereka berkata, “Karena pada prinsipnya kondisi pertama masih seperti sediakala. Sedang untuk mempertanyakan kembali kejadian yang sama dengan apa yang terjadi di masa lalu juga masih diperdebatkan.....
Abul Ma'ali mengatakan, “Menurut hemat saya, fatwa pertama jika berdasarkan pada Nash yang pasti maka tidak perlu ditinjau ulang karena tidak mungkin ada perubahan.”
Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis, “Jika terjadi sebuah peristiwa, lalu terulang lagi di kemudian hari, jika Mufti menyebutkan alasan dan dalilnya dan tidak ada perubahan suasana dan kondisi yang mengharuskan Mufti merubah Fatwa-fatwanya maka dia tidak perlu lagi meninjau ulang. Jika dia menyebutkan peristiwa tersebut namun lupa dasar fatwanya, maka apakah dia harus meninjau ulang fatwanya atau tidak ? Di sini ada dua pendapat di kalangan Mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Pertama, harus ditinjau ulang karena adanya kemungkinan perubahan pendapat dan timbulnya hal-hal baru yang sebelumnya belum dipertimbangkan. Kedua, tidak harus ditinjau ulang. Karena pada prinsipnya peristiwa itu masih seperti sediakala. Jika ada kondisi yang memang mengharuskan perubahan fatwa maka tentu dia tidak boleh lagi berpegang pada pendapat pertama namun juga tidak boleh membatalkannya. ....
Status Hukum Fatwa dari Orang Yang Tidak Dikenal.
Secara prinspil, orang yang berhak mengeluarkan fatwa adalah orang yang dikenal terpercaya dan adil. Karena orang fasik dalam Islam tidak bisa diterima informasi dan fatwanya seputar keislaman dalam pandangan mayoritas ulama, walau pun dia termasuk berwawasan luas soal keislaman. Sedang yang dimakasud orang yang tidak dikenal adalah orang yang merilis fatwa kepada masyarakat namun keadaan orang tersebut belum dikenal secara pasti, apakah ia memang seorang alim atau orang yang tidak berilmu, layaknya masyarakat secara umum.
Al-Amidi berkata, “Kalangan ulama berbeda pendapat seputar fatwa orang-orang yang belum dikenal status dirinya, apakah dia orang yang alim atau bukan. Menurut mayoritas ulama, orang demikian dikategorikan sebagai orang awam. Karena tidak ada jaminan bahwa dia sebagai pihak yang dimintai fatwa sebenarnya sama saja kedudukannya dengan penanya yang dianggap orang awam seputar agama. Sehingga fatwanya lebih cenderung tertolak. Sedang kecendurangannya sebagai orang awam sangat realitas dibanding sebaliknya. Bahkan keawaman itu jauh lebih jelas dibanding kemungkinannya dianggap sebagai seorang alim. Yang jelas, umumnya masyarakat termasuk orang-orang awam hingga adanya bukti yang jelas kalau yang bersangkutan masuk kategori ulama.”
Ibnu Qudamah rahimahullah termasuk ulama yang menyinggung kedua pendapat tersebut di atas dalam kitabnya dan beliu lebih memilih pendapat jumhur. Beliau menegaskan, “Orang yang belum jelas kondisinya, ada yang mengatakan boleh saja dia berfatwa karena orang yang masuk ke sebuah Negara dan butuh untuk bertanya kepada seseoang, maka orang tersebut tidak perlu bertanya seputar status keadilan dan kepercayaan orang yang ditempati bertanya untuk mempercayai kata-katanya. Jika Anda melarang bertanya seputar ilmunya, maka tidak mungkin dilarang bertanya seputar tingkat keadilannya. Kami katakan, setiap orang yang diharuskan menerima dari orang lain maka harus diketahui keadaanya. Sehingga wajib bagi umat Islam untuk mengenal keadaan Rasulullah; dengan berusaha mengetahui mukjizat-mukjizatnya. Setiap orang yang terhitung asing, lalu mengaku nabi, tentu tidak serta merta boleh dipercayai. Bagi seorang hakim sangat dianjurkan agar mengenal saksi-saksi yang ada. Demikian pula orang yang mengenal suatu informasi hendaknya dia juga mengenal para perawi atau narasumbernya. Secara umum, bagaimana mungkin seseorang mengikuti fatwa orang yang bisa jadi dia lebih bodoh dibanding orang-orang yang bertanya kepadanya ?! Adapun adat dan kebiasaan orang awam bertanya kepada siapa pun ketika dalam perjalanan di sebuah Negara maka itu tidak bisa dijadikan dalih, terutama jika seseorang memang sudah terkenal sebagai ahli fatwa. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa tampaknya masyarakat secara umum telah sampai ke tahap ijtihad karena begitu masifnya kebodohan. Manusia secara umum adalah orang-orang awam, kecuali beberapa orang saja yang yang dianggap mencapai tingkat ahli ijtihad. Dan tidak pantas pula kita mengatakan bahwa banyak ulama fasiq kecuali beberapa orang saja yang masih terpercaya….
Ibnu Badran termasuk yang tidak menerima fatwa dan mengikuti orang yang belum diketahui secara jelas keadaan dirinya. Beliau berkata, “Adapaun jika seorang mufti belum diketahui banyak seputar dirinya maka sebaiknya jangan didengar dan diikuti pendapatnya menurut pandangan mayoritas ulama. Pendapat ini berbeda dengan kecenderungan beberapa ahli.”
Dr Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki memaparkan pandangan ulama mazhab Hambali dengan iucapannya, “Yang tampak jlas bagi saya bahwa mayoritas ulama-ulama mazhab hambali cenderung tidak membolehkan meminta fatwa kepada oang yang belum diketahui identitasnya dengan jelas. Alasannya, karena mereka mensyarakatkan sikap adil untuk seorang mufti, sedang orang yang belum dikenal tersebut masih misteri identitasnya. Maka, persyaratan belum dianggap terpenuhi.”
Imam an-Nawawi termasuk sarjana muslim yang membolehkan mengikuti fatwa orang yang belum diketahui identitasnya secara pasti, terutama ketika yang bersangkutan sudah dikenal sering memberikan fatwa. Beliu menegaskan, “Adapaun orang yang masih misteri identitasnya, namun secara lahirnya tampak sebagai orang yang bersikap adil, sekali pun keadilannya ini belum teruji dari aspek bethiniah, maka di sini terdapat dua pendapat. Yang paling tepat adalah pendapat yang membolehkan orang yang belum dikenal identitasnya itu berfatwa, karena menilai tingkat keadilan yang bersifat internal tidak mudah dilakukan, terutama selain jaksa (qadhi). Sedang pendapat kedua, tidak boleh layaknya seperti pada kasus persaksian.”
Berdasarkan paparan di atas, saya cenderung mengatakan bahwa orang yang belum dikenal identitasnya secara lebih dekat dan tidak terkenal sebagai orang yang layak mengeluarkan fatwa sebaiknya tidak diikuti oleh kalangan awam. Karena yang mampu mengidentifikasi keahlian seorang mufti hanyalah orang yang berilmu pula. Sementara, syarat bagi seorang yang akan berpropfesi sebagai mufti harus diketahui tingkat kejujuran, keadilan dan kepercayaan masyarkat kepadanya. Wallahu a’lam


















KESIMPULAN
Setelah penelitian ini dilakukan, beberapa kesimpulan yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut :
1. Fatwa haruslah berasal dari kesimpulan seseorang yang memiliki latar belakang keilmuan yang dalam, sekali pun tidak harus sampai ke tingkat mujtahid mutlak.
2. Jika seorang mufti yang cakap di bidangnya, namun salah dalam mengeluarkan fatwa maka dia harus mengganti kerusakan yang ditimbulkan oleh fatwanya, baik berupa kerusakan fisik maupun financial. Namun jika yang membrikan fatwa yang salah itu adalah seorang mufti yang tidak jelas maka tidak perlu mengganti kerusakan yang ada. Karena hal itu dianggap kecerobohan orang yang meminta fatwa karena tidak selektif dalam memilih mufti yang profesional.
3. Jika seorang mufti gemar mengoleksi pendapat para imam yang terhitung ringan (talfiq) dan termasuk rukhshah maka dikhawatirkan sang mufti menjadi orang yang fasik.
4. Fatwa seringkali berubah disebabkan kerena faktor waktu dan tempat, sehingga jika ditemukan kasus yang sama pada wilayah atau masa yang berbeda, sebaiknya fatwa tersebut ditinjau ulang. Karena sangat mungkin terjadi perubahan kondisi, orientasi dan suasana yang akhirnya merusak tujuan pertama ketika hukum tersebut dikeluarkan. Khusunya pada masalah-masalah yang memang berkategori ijtihadiyah dan bukan ketetapan hokum yang bersifat paten.
5. Bagi seorang ahli hokum yang belum dikenal luas di tengah masyarkat hendaknya jangan terlalu mengumbar fatwa karena bisa dianggap mengelabui masyarakat, terutama jika terjadi kesalahan dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan, yang menyebabkan kerusakan pada diri dan asset masyarakat.





DAFTAR PUSTAKA
Al-‘Amidi, al-Ihkam Fii Ushul al-Ahkam, vol. 4. cet. 2, th. 1980.
Al-Burno, Muhammad Sidqi, al-Wajiz Fii Iydhah al-Fiqh al-Kuliiyah, (Baerut – Muassasah al-Risalah), cet. 5, th. 1998.
Al-Sam’ani, Abu al-Muzaffar Manshur bin Muhammad bin Abdul Jabbar, Qawathi al-Adillah Fii Ushul al-Fiqh, (Maktabah al-Taubah), Vol. 5, th. 1998.
Al-Khatib al-Bagdadi, al-Faqih wa al-Mutafaqqih, (Baerut – Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah), vol. 1, cet. 2, th. 1980.

Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul, (Libanon – Dar al-Ma’rifah), tth.
Al-Turki, Dr Abdulllah Abdul Muhsin, Ushul Mazhab Imam Ahmad, (Baerut : Muassasah al-Risalah), cet. 4, th. 1996 M/1416 H.

Al-Qarafi, al-Ihkam Fii Tamyiz al-Fatawa min al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi wa al-Imam, (Suriah – Maktabah al-Mathbuat al-Islamiyah), tth.

Al-Zuhaili, Wahbah, Tahqiq Syarh al-Kaukab al-Munir, vol. 4.
Alu Taimiyah, al-Musawwadah, Anotasi oleh : Muhammad MUhyiddin Abdul Hamid, (Maktabah al-Mudni), tth.

An-Nawawi, al-Majmu Syarh al-Muhazzab, (Baerut – Dar al-Fikr), vol. 1, cet. 1, th.1996

Abdul Malik Abdullah bin Yusuf, al-Burhan Fii Ushul al-Fiqh, (Mathabi al-Dauhah al-Haditsah), vol. 2, cet. 1, th. 1399 H

Al-Zarkasy, al-Bahr al-Muhit Fii Ushul al-Fiqh (Dar al-Shafwa), cet. 2, th.1992.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqiin ‘An Rabbi al-‘alamin, (Kairo : Dar al-Hadits), vol 1, cet. 1, th. 2003

Ibnu an-Najjar al-Hambali, Syarh al-Kaukab al-Munir, (Riyadh – Maktabah al-‘Ubaikan), vol. 4 , th. 1993

Ibnu Qudamah, Raudhah an-Nazir wa Jannatu al-Munazir Fii Ushul al-Fikh, (Dar al-Zahim) cet. 1, th. 1425 H / 2015 M.

Ibnu Badran, al-Madkhal Ilaa Mazhab al-Imam Ahmad, (Riyad : Idarah al-Tsaqafah wa an-Nasyr, Jami’ah al-Imam bin Suud al-Islamiyah)
Khan, Shadiq Hasan, Dzukhru al-Muhty min Adab al-Mufti, anotasi: Abdul Rahman al-Batini, (Dar Ibnu Hazm), cet. 1, th., 2000.